MPR Ingin Dilibatkan Terkait Pemindahan Ibu Kota

WAKIL Ketua MPR Hidyat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah turut serta mengajak MPR berdiskusi terkait wacana pemindahan ibu kota. Keterlibatan MPR dalam pembahasan pemindahan ibu kota dirasa krusial lantaran sesuai UUD 1945 MPR RI memiliki kepentingan dalam hal pemindahan ibu kota.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UUD 1945 mengatur MPR bersidang sedikitnya lima tahun sekali di Ibu Kota Negara. Maka dari itu, HNW berpendapat MPR perlu dilibatkan dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota karena terkait jalannnya tugas dan fungsi MPR ke depan.

"MPR sebagai perwujudan dari seluruh anggota dewan itu juga penting, bagaimana caranya tentang pemindahan ibu kota, nah di situ MPR akan bersidang," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (23/8).

HNW melanjutkan sidang MPR yang digelar tiap 5 tahunan sekali merupakan agenda penting. Salah satunya, sidang pelantikan presiden dan mengubah UUD. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat bekerja secara runtut dalam memindahkan ibu kota.

Baca juga: Demokrat: Pemindahan Ibu Kota Tidak Mendesak

Politikus PKS ini juga menekankan Presiden Joko Widodo belum mempersiapkan UU untuk pemindahan Ibu Kota. Hidayat mengatakan pemindahan Ibu Kota memerlukan revisi UU. Diperlukan payung hukum sebagai landasan pemindahan ibu kota.

"Menurut saya pemerintah harus mengajarkan tentang konstitusi, Undang-Undang. Ikuti saja prosedurnya, tentu DPR akan berlaku sangat amanah, profesional," bebernya

Hidayat pun menyarankan daripada rakyat disibukkan dengan polemik masalah ibu kota,lebih bagus bila presiden berkomitmen dengan apa yang sudah menjadi fokusnya. Jokowi berjanji untuk meningkatkan SDM unggul.

"Nah SDM itu menurut saya tidak terlalu korelatif dengan di mana letak Ibu Kota Indonesia, apalagi perubahannya menimbulkan banyak masalah seperti ekonomi, anggaran, sosial ada, politik ada, akan pecah itu," tukasnya.(OL-5)