Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan sistem pembangunan nasional model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas lebih lanjut oleh anggota MPR periode berikutnya. Zulhas mengatakan, MPR akan melakukan rapat terakhir sebelum menyerahkan ke anggota MPR periode berikutnya.
"Amendemen terbatas untuk model garis-garis besar haluan negara itu sudah jadi dan selasa nanti akan rapat akhir dan akan diserahkan kepada MPR yang akan datang," kata Zulhas, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota untuk Kurangi Ketimpangan
Zulhas membantah, rencana melakukan amendemen terbatas tersebut untuk mengakomodasi kepentingan tertentu dan hasil lobi-lobi antarparpol di parlemen.
"Tidak ada lobi, ini soal keputusan politik. Nanti MPR yang akan datang ditentukan oleh 600-700 orang, bukan pula soal pimpinan," ujar Zulhas.
Zulhas mengatakan, perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN mengingat luasnya negara Indonesia.
"Perlu haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Haluan yang dimaksud disusun secara demokratis berbasis kedaulatan rakyat, disertai landasan hukum yang kuat," pungkasnya. (OL-6)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved