Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JABATAN Ketua MPR semakin hangat diperbincangkan. Posisi itu menjadi rebutan partai-partai yang lolos ke parlmen. Setidaknya ada enam partai yang mengincar posisi tersebut yaitu Golkar, PKB, PDIP, NasDem, PPP, dan Gerindra.
Dengan adanya enam partai yang mengincar posisi ini, wacana menjadikan pimpinan MPR menjadi 10 orang pun makin menjadi-jadi.
Menanggapi hal itu, Politikus PDIP Aria Bima mengatakan hal itu merupakan permasalahan yang diurus Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
"Sejauh ini belum ada perkembangan lebih lanjut soal kursi MPR ini. Setahu saya yang urus itu Pak Basarah," ungkap Bima saat dihubungi Media Indonesia, Senin (12/8) malam WIB.
Sebelumnya, Basarah pun mengatakan sebaiknya pemilihan ketua MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat, bukan lewat voting.
Baca juga: Tak Ada Urgensi Jadikan Pimpinan MPR 10 Orang
Hal itu tentu saja bertentangan dengan isu wacana yang mengatakan kursi Ketua MPR sebaiknya berisikan 10 pimpinan.
Sementara itu, enam partai yang memperebutkan posisi Ketua MPR itu pun telah menyodorkan calon-calonnya seperti Golkar yang memilih Aziz Syamsuddin dan Zainudin Amali.
Kemudian PKB lewat ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Selanjutnya PDIP yang kabarnya bakal mengusung nama Ahmad Basarah, Yasonna H Laoly, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Pandjaitan.
Adapun Partai Gerindra bakal diajukan nama Ahmad Muzani. Untuk Partai NasDem ada nama Lestari Moerdijat dan terakhir PPP akan mencalonkan Arsul Sani yang kini tengah menjabat sebagai sekretaris jenderal. (OL-2)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved