PKB Tekankan Kesepakatan Bersama Soal Paket Pimpinan MPR

MENANGGAPI isu Partai Gerindra yang mengincar kursi pimpinan MPR, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku akan mengikuti arahan Presiden RI 2019-2024 terpilih Joko Widodo dan yang nantinya disepakati partai-partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Jadi, kalau KIK membuka diri untuk bisa bertambahnya anggota koalisi, misalnya ditambah Gerindra, ya itu keputusan bersama. Jadi prinsipnya kita ikut aja, apapun keputusannya," ujar Karding saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (11/8).

Selain bergantung pada kesepakatan bersama dan arahan Jokowi, lanjut Karding, afirmasi Gerindra untuk menjabat sebagai pimpinan MPR juga akan sangat bergantung pada kebutuhan politik selama lima tahun ke depan.

Karding pun tidak menampik bila dimungkinankannya revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), guna mengakomodasi banyaknya partai politik yang ingin masuk ke dalam paket pemimpinan MPR, termasuk Gerindra.

Baca juga: Soal Gerindra Incar Pimpinan MPR, PDIP Sebut Harus Didiskusikan

Meski demikian, ia mengaku khawatir munculnya pertanyaan di publik bila UU MD3 kembali direvisi guna menambah komposisi paket pimpinan MPR.

"Ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Cuma problemnya kalau ada penambahan resiko yang kita hadapi adalah pertanyaan publik, karena baru saja ditambah tahun kemarin," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya berharap dapat menduduki kursi MPR periode 2019-2024 mendatang.

Fadli mengatakan sebagai partai perolehan suara kedua pada Pileg lalu membuat harapan kita bisa menjadi kenyataan.

"Kita berharap kalau bisa disepakati Gerindra sebagai partai kedua terbesar suara dalam perolehan popular hold ya, saya kira itu yang kita ingin harapkan," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). (OL-2)