Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Tb Ace Hasan Syadzily menilai, posisi Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) amat penting kedudukannya dalam upaya menjaga pilar kebangsaan.
"Apalagi sekarang kita menghadapi fenomena adanya upaya untuk menggantikan pilar-pilar kebangsaan kita. MPR ini menjadi sangat penting untuk menegakkan itu," kata Ace saat dihubungi, Minggu (28/7).
Selain itu, Ace mengatakan, fungsi MPR diantaranya ialah mengawal jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, Golkar sebagai salah satu partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) layak mendapatkan kursi sebagai Ketua MPR.
Kemudian, sambung Ace, bila melihat dari perspektif proporsionalitas, maka sepatutnya Golkar yang menduduki pucuk pimpinan MPR.
"Kalau dari azas proporsionalitas, Ketua DPR kan ditempati oleh PDIP sebaga pemenang pertama. Ketua MPR tentu ditempati oleh Golkar sebagai pemenang kedua," tukas Ace.
Upaya untuk mendapatkan posisi itu telah dilakukan dan dibahas secara internal maupun ekternal oleh Golkar.
"Secara internal kita sudah sepakat ingin menempati posisi Ketua MPR. Oleh karena itu, eksternalnya kita sidah bicara ke pak Jokowi ke partai-partai KIK kita telah meng-appeal, menyampaikan bahwa Golkar menginginkan posisi Ketua itu," jelas Ace.
Menyoal siapa nama yang dipilih Golkar untuk menjadi Ketua MPR, Ace menegaskan nama tersebut sudah dirampungkan oleh partainya. Namun ia enggan menyebutkan nama itu lantaran usulan partai telah dikantongi oleh Airlangga Hartanto selaku Ketua Umum Partai.
"Namanya sudah ada di Ketua Umum," ungkapnya.
Lebih jauh, ia mengharapkan agar kursi pimpinan MPR dapat diisi oleh partai KIK dan bukan dari partai non-KIK. Itu sebagai bentuk pengawalan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun mendatang.
"Ini kan bukan soal sepakat atau tidak sepakat, KIK ini kan sudah bisa berjalan bersama-bersama, perjuangan dalam konteks mengawal pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Oleh karena itu, kebersamaan dan soliditas ini harus dijaga," tutur Ace.
Sementara, terkait dengan ngototnya Gerindra yang juga menginginkan posisi Ketua MPR, Ace menyatakan, "sebagai aspirasi ya silakan saja. Tapi kita tahu bahwa kekuatan KIK ini penting untuk diuji soliditasnya," pungkasnya. (OL-09)
BMK 1957 mengajukan nama-nama kader terbaik organisasi sayap pemuda Kosgoro 1957 ikut seleksi calon anggota KPID DKI Jakarta.
Jusuf Hamka punya popularitas yang tinggi, lalu aksesibilitas juga sangat oke karena bisa diterima oleh warga Jakarta.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
DPP Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada kader internal, Jusuf Hamka sebagai Bacawagub di Pilkada Jakarta pada 27 November 2024.
ADA dua nama calon potensial yang masuk dalam survei kedua Golkar untuk Pilkada Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Dua nama tersebut ialah Gunardi dan Faisal.
Komunikasi Golkar dengan Gerindra terjalin baik. Golkar rajin berkomunikasi dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved