Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TERDAKWA perkara pelangaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan semua pihak yang telah membantu proses permohonan amnestinya.
Nuril yang mengikuti jalannya rapat paripurna dari balkon Gedung Nusantara II langsung sujud syukur setelah permohonan amnestinya disetujui dewan. Ia langsung memeluk putra dan kuasa hukumnya.
"Terima kasih kepada Bapak Presiden (Joko Widodo), terima kasih kepada anggota DPR, dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu amnesti saya selama ini," kata Nuril sembari terisak di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Sehari sebelumnya, Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui rencana Presiden memberikan amnesti kepada Nuril. Persetujuan serupa juga terjadi dalam rapat paripurna, kemarin.
"Apakah laporan Komisi III DPR tentang pertimbangan atas pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril dapat disetujui?" tanya pimpinan rapat Utut Adianto, dan peserta rapat kompak menjawab, "Setuju!"
Nuril mengatakan banyak pihak telah membantunya selama ini, mulai dari tim kuasa hukum, anggota DPR Rieke Diah Pitaloka, lembaga swadaya masyarakat, hingga media massa. Dia mengaku tak bisa membalas kebaikan tersebut. "Mudah-mudahan Allah yang bisa membalas semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih!"
Ia mengaku belum memiliki rencana setelah permohonan amnesti disetujui DPR. Dia hanya ingin segera pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Barat. Dia mengajak korban pelecehan seksual berani bersuara untuk mengungkap kebenaran dan keadilan.
Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mengatakan salah satu pertimbangan pemberian amnesti ialah asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemberian amnesti tidak terbatas pada kasus-kasus pidana politik seperti sebelumnya.
"Ketiganya harus adil secara proporsional agar hukum jadi panglima. Penting DPR memberikan pertimbangan atas permohonan amnesti Nuril," jelas Erma dalam rapat paripurna. Selanjutnya, penghapusan hukuman terhadap Nuril tinggal menunggu keputusan presiden. (Pro/P-3)
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bantuan sosial (bansos) bisa diberikan pada keluarga penjudi online, tetapi bukan pada pelakunya
Sukamta menyatakan bahwa pemerintah baru-baru ini mulai mengambil tindakan terhadap praktik ilegal ini.
MANTAN Rektor Universita Tadulako (Untad) Palu, Sulawesi Tengah, Basir Cyio divonis enam bulan kurungan penjara seusai menjalani sidang pelanggaran UU ITE
WACANA penyadapan oleh Polri yang termuat dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinilai mengkhawatirkan mengusik hak privasi masyarakat.
Polisi mengungkap identitas pria berinisial AP, 29 tahun, yang mengancam dan memeras uang sebesar Rp300 juta dari artis Ria Ricis. Ternyata, AP adalah mantan sekuritinya.
Kemen PPPA akan terus mendampingi dan mengawal proses hukum kasus AP, perempuan yang berhadapan dengan hukum sekaligus tersangka kasus pelanggaran UU ITE yang menjadi korban KDRT.
Kasus yang melibatkan UU ITE seharusnya bisa diselesaikan melalui restorative justice. Namun, pihak yang menggunakan UU ITE enggan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
Nuril didampingi tim kuasa hukum tiba di Istana pukul 15.12 WIB. Dirinya kemudian disambut Presiden Jokowi di ruang kerjanya
Nuril pun mengungkapkan keinginannya untuk kembali bekerja. Bahkan, menurutnya belum lama ini ada tawaran untuk bekerja dari pemerintah daerah.
Nuril menerima salinan Keppres Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti saat bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Yasonna menyerahkan Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2019 tentang Pemberian Amnesti yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2019.
Amnesti bagi Nuril merupakan terobosan. Amnesti pertama pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang diberikan kepada seorang perempuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved