Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SALAH satu dugaan pembahasan dalam pertemuan Megawati dengan Prabowo yakni mengenai paket pimpinan MPR. PDI Perjuangan disebutkan akan bergabung dengan Gerindra untuk membentuk paket pimpinan MPR.
Menanggapi hal itu, Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo hanya pertemuan biasa antarketua partai. Keduanya memang sudah berencana bertemu sejak lama untuk memperlihatkan kepada publik, hubungan mereka baik-baik saja.
"Kalau lihat gestur kemarin jangan lah kita berprasangka, katakan hanya soal cerita kursi, transaksional, tidak seperti itu," ujar Eriko di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/7).
Eriko menegaskan, belum ada pembahasan atau keputusan partai terkait paket pimpinan MPR. Termasuk setelah dilakukannya pertemuan antara Megawati dengan Prabowo.
Eriko mengatakan, pada dasarnya terkait paket pimpinan MPR itu kembali pada keputusan masing-masing parpol. Masih sama seperti sebelumnya, PDIP akan lebih dulu berdiskusi dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebelum menentukan paket pimpinan MPR.
"Soal di parlemen itu hak masing-masing parpol koalisi pemerintah, kalau misalnya ingin bergabung kan tentu akan menyampaikan, ibaratnya harus kedua belah pihak. Kami tentu akan sampaikan ke KIK, ada PKB, NasDem, Golkar, PPP," tutur Eriko.
Baca juga: Gerindra Bantah Prabowo Minta Jatah Ketua MPR ke Megawati
Eriko membantah ada sesuatu yang spesial akan dilakukan PDIP dengan Gerindra setelah pertemuan tersebut. Megawati juga rencananya akan melakukan pertemuan dengan ketua-ketua partai lain.
Ia juga membantah hubungan PDIP dengan partai lain di KIK merenggang. Ketidakhadiran Megawati dalam pertemuan yang dilakukan ketua umum NasDem, PPP, PKB, dan Golkar bukan karena ada kerenggangan hubungan di KIK, khususnya dengan NasDem. Melainkan karena Megawati tengah berada di luar kota.
"Nanti kan dengan semua ketua umum," tutur Eriko.(OL-5)
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
Satu-satunya yang bisa diharapkan agar ada oposisi berkualitas ialah dari para partai politik
Anies Baswedan mengatakan demokrasi yang baik adalah oposisi yang sehat. Di mana tetap ada ruang bagi oposisi untuk mengungkapkan pandangannya.
Pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan.
"Publik selama ini juga setengah hati dalam mendukung demokrasi bukan hanya elite yang oligarki," ujar Wijayanto.
"Sepertinya NasDem ini ingin memulai tradisi baru yang membangun jembatan pengertian dan membangun sinergitas dengan PAN," kata Adi saat dihubungi, Minggu (3/10).
Elemen masyarakat sipil diharapkan bisa tampil dan solid memerankan fungsi oposisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar parlemen untuk mengawasi kebijakan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved