Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Gerindra sudah terang-terangan mengincar kursi ketua MPR. Gerindra menganggap kombinasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai ketua DPR dan Gerindra sebagai ketua MPR dianggap yang paling ideal untuk parlemen.
Menanggapi hal itu, partai Golkar merasa tidak sepaham. Sebagai partai peraih kursi terbayak kedua untuk DPR 2019-2024, Golkar merasa lebih pantas menduduki kursi ketua MPR.
Baca juga: Negosiasi Ulang Pengadaan Pesawat Tempur
"Kursi Ketua MPR RI itu logisnya diduduki partai pemenang kedua perolehan kursi di DPR RI yang diduduki Partai Golkar," ujar ketua DPP Golkar, Ace Hasan, ketika dihubungi, Jumat, (19/7).
Ace mengatakan, Golkar memang berharap untuk dapat menduduki kursi ketua MPR, meski belum menetapkan susunan paket ketua MPR bersama partai lain. "Kalau Gerindra mau menduduki kursi itu belum sama sekali dibicarakan dalam koalisi kami," ujar Ace.
Ia menegaskan, pembicaraan rekonsiliasi bukan sekedar pembahasan soal pembagian kursi. Ace mengatakan, hingga kini belum ada pembahasan lebih jauh soal pembagian kursi pimpinan MPR di koalisi pemerintah. Meski begitu, sambung dia, tidak menutup kemungkinan bagi Golkar untuk membuka pembicaraan dengan partai non koalisi soal paket pimpinan MPR. Namun, pembentukan paket bersama partai koalisi tetap menjadi prioritas.
"Karena sistem pemilihan Ketua MPR itu sistem paket maka sangat mungkin terbuka melakukan pembicaraan dengan partai lain. Partai Golkar sendiri akan memprioritaskan kepada koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk lebih mensolidkan dukungan Ketua MPR RI untuk Partai Golkar," pungkasnya. (OL-6)
Bamsoet menjadi saksi perjalanan kehidupan Prof. Paiman, yang mengawali karier sebagai tukang sapu, kemudian melanjutkan pendidikan hingga lulus S3 (program doktoral) di UNPAD,
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Upaya konsisten dalam mengatasi dan mencegah stunting di tanah air membutuhkan komitmen kuat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemisahan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, menurut dia, semua orang butuh tempat tinggal, rumah.
KETUA MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyarankan kebijakan pemotongan gaji atau penghasilan pekerja untuk iuran Tapera ditunda.
sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program Tapera itu untuk jangka panjang
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved