Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah semakin rendah. Selain itu, mekanisme penerimaan keluhan masyarakat juga belum dibuat secara sistematis. Demikian diungkapkan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih seusai diskusi di kantornya di Jakarta, kemarin.
Disebutkan, pemerintah saat ini dinilai masih kurang dalam melakukan pengawasan terkait dengan pelayanan publik. Hal itu tecermin dari rendahnya anggaran untuk kegiatan pengawasan. "Alokasi anggaran tidak dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Ini justru menyebabkan responsivitas dari petugas pelayanan di lini depan menjadi menurun, malah kontraproduktif," katanya.
Dirinya mencontohkan Ombudsman yang tahun ini diberi tambahan beban untuk mengawasi seluruh kabupaten/kota dalam konteks kepatuhan. Namun, budget yang dialokasikan ke mereka hanya ditambah sedikit.
"Saya tidak tahu paradigma apa yang ada di dalam pikiran pemerintah, tapi pemerintah yang tidak suka diawasi itu sangat berbahaya dan pelayanan publik kita bisa menjadi buruk," ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Alamsyah, pihaknya berharap pemerintah bisa mewujudkan apa yang menjadi salah satu fokus Presiden Jokowi pada periode kedua ini yaitu memperbaiki sistem pelayanan kepada publik. Ia berharap pemerintah memberi tambahan anggaran yang cukup untuk sistem pengawasan yang baik. "Setidaknya 2,5% itu dialokasikan untuk sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal," ujarnya.
Pada kesempatan lain, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengkritisi sistem antre online pembuatan atau perpanjangan paspor di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. "Sistem online melayani dalam jumlah terbatas setiap hari. Jika sudah terpenuhi, sistem ditutup," katanya.
Rifai menjelaskan proses pembuatan juga tak pasti apabila dibandingkan dengan proses pengajuan visa di suatu kedutaan besar yang selalu jelas. Dia menegaskan tak menutup kemungkinan orang ramai-ramai kembali ke sistem konvensional karena ingin cepat beres dan didahulukan. (Mir/Medcom/P-4)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved