Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan memaknai visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Demi menyosialisasikan visi dan misi tersebut kepada seluruh ASN sampai tingkat daerah, Kemendagri berencana menyebarkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam berbagai bentuk produk informasi, salah satunya pamflet.
“Pamflet akan kami perbanyak dan bagikan kepada seluruh ASN sampai tingkat desa," tegas Tjahjo dalam keterangan resmi, Selasa (16/7).
Tjahjo menambahkan, sesuai yang telah disampaikan Presiden dan Wapres terpilih, visi dan misi akan terfokus pada beberapa hal krusial.
“Reformasi birokrasi, inovasi birokrasi, dan pelayanan publik adalah di antara yang akan menjadi fokus kita semua”, jelas Tjahjo
Baca juga: Mendagri Instruksikan Jajarannya Implementasi Visi-Misi Presiden
Setiap ASN di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sampai dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan wajib memahami visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019.
“ASN harus tegak lurus, loyal dan taat kepada pemerintah yang terpilih secara sah dan konstitusional. Tegak lurus maksudnya adalah mampu memahami, menjabarkan dan mengimplementasikan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih agar garis kebijakan pusat sampai daerah dapat sama dan terintegrasi," jelas Tjahjo
Kemudian, Tjahjo berharap dengan sosialisasi tersebut ASN di mana pun tidak akan ketinggalan informasi dan dapat segera mengimplementasikan visi dan misi tersebut.
“Kami memohon dukungan dari seluruh ASN yang ada, semoga visi misi Bapak Presiden dan Wapres terpilih dapat segera diimplementasikan demi kemajuan bangsa," tutup Tjahjo. (OL-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved