Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan atau jawaban dari pihak termohon, pihak terkait, dan Bawaslu yang akan digelar selama empat hari ke depan.
Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa pihaknya telah siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/7). Ratna mengungkapkan kesiapan tersebut didasari koordinasi matang yang sudah dilakukan antara Bawaslu pusat hingga Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.
"Ketika ada gugatan ke MK secara kelembagaan, kami mulai dari Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten/kota segera menyiapkan seluruh dokumen-dokumen itu berkaitan dengan secara keseluruhan tupoksi kami, dan secara khusus hal-hal yang dipermasalahkan di PHPU. Jadi secara umum Bawaslu sudah siap untuk memberikan keterangan," terang Ratna saat dihubungi Media Indonesia pada Minggu (14/7).
Persiapan-persiapan untuk memberikan keterangan tersebut, kata Ratna, sudah dilakukan pihaknya sejak awal masuknya permohonan ke MK. Selain telah siap dengan keterangannya, dia mengaku bahwa pihaknya juga telah siap dengan alat bukti yang akan dihadirkan di dalam persidangan.
Lebih lanjut, Ratna mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan keterangan terkait apa yang telah dipaparkan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan lalu, yakni seputar dugaan adanya kesalahan ataupun terjadi pergeseran suara dan penggelembungan suara.
"Kami juga sudah menyiapkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang disampiakn di sidang pendahuluan," ujar Ratna.
Terakhir, Ratna pun mengungkapakan bahwa pihaknya juga akan memberikan keterangan perihal sebagian rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh KPU atas putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi sebelumnya.
"Seluruh yang menjadi kewajiban kami baik pada masa tahapan kampanye, kemudian tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi. Terhadap yang belum ditindaklanjuti oleh KPU itu akan menjadi bagian yang akan kami sampaikan di pemberian keterangan di MK nanti," tukas Ratna. (OL-09)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved