Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Partai NasDem menggugat penetapan Komisi Pemilihan Umum untuk rekapitulasi suara Pileg 2019 di daerah pemilihan (dapil) 1 Jawa Timur (Jatim). Gugatan tersebut disampaikan melalui permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam permohonannya, NasDem mendalilkan salah satu calegnya kehilangan suara mencapai lebih dari 21 ribu suara. Akibat hilangnya suara tersebut, NasDem kehilangan satu kursi DPR-RI dari Dapil Jatim 1.
"Kursi itu seharusnya milik NasDem," kata kuasa hukum pemohon, Regginaldo Sultan, saat membacakan surat permohonan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (9/7).
Regginaldo menejlaskan, suara NasDem yang hilang terjadi saat proses rekapitulasi berjenjang dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) ke tingkat kecamatan. Regginaldo juga menjelaskan suara yang hilang juga terjadi di beberapa kelurahan.
"Antara lain Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, dan di Kelurahan Simomulyo Baru dalam Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya," ujar Regginaldo.
Untuk meyakinkan majelis hakim terkait hilangnya suara, NasDem melampirkan bukti-bukti model C1 DPR pada 10 Kecamatan di Kota Surabaya. Itu diantaranya, Kecamatan Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo dan Semampir. Kemudian Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes, dan Asem Rowo.
Jika dijumlah, versi termohon dalam hal ini KPU di 10 kecamatan tersebut memeroleh total 24.132 suara. Sementara versi pemohon, sebanyak 45.741 suara. Pada formulir model DB 1, versi KPU sebanyak 73.512 dan pemohon memeroleh 88.664. Bila dijumlahkan dengan formulir DB 1 dengan jumlah kehilangan suara, maka NasDem mengklaim memeroleh 95.121 suara untuk Jawa Timur I.
Dalam petitumnya, NasDem meminta agar MK mengabulkan permohonan pemohon sepenuhnya. Membatalkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diumumkan 21 Mei 2019, sepanjang pemilihan anggota DPR Dapil Jawa Timur.
"Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dapil Jawa Timur I, partai NasDem memeroleh sebanyak 95.121 suara," ujar Regginaldo.
MK hari ini menangani 64 perkara sidang PHPU legislatif. Persidangan dilakukan dalam tiga panel. Pada panel satu MK menangani sengketa di wilayah Jawa Timur. Ada pun partai yang terlibat didalamnya yakni, NasDem, Berkarya, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, PPP, Perindo, Gerindra, Demokrat, Hanura, dan PAN. (OL-09)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved