Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) tengah melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, selama persidangan bermacam-macam permohonan yang diajukan pemohon kepada majelis hakim MK. Salah satunya, meminta pemilu ulang.
"Macam-macam, ada yang minta kembalikan suaranya (pemohon). Tapi bagaimana caranya, lalu ada yang minta pemilu. Kita juga belum tahu apa yang dimaksud pemilu ulang. Lalu ada juga yang minta penghitungan suara ulang, rekapitulasi ulang," terang Hasyim di Gedung MK, Jakarta, Selasa (9/7).
Baca juga: Dapil Papua Dominasi Sengketa PHPU Pileg 2019
Menurutnya, permohonan yang bermacam-macam tersebut berdasarkan persoalan yang diajukan pemohon dengan tingkatan yang berbeda-beda. Hasyim mengatakan, apabila pemohon mengajukan gugatan hasil pileg di tingkat TPS, maka mengajukan penghitungan suara ulang. Berikutnya, apabila pemohon mengajukan gugatan hasil pileg di tingkat kecamatan atau kabupaten, maka bisa saja pemohon meminta rekapitulasi ulang.
"Pada intinya, agenda selama 4 hari ke depan sampai 12 Juli adalah sidang pendahuluan. Bagi KPU sebagai termohon mendengarkan pokok-pokok permohonan dulu. Baru mulai Senin (15/7) depan, KPU memberi jawaban. KPU menunjuk tim kuasa hukum sebanyak lima untuk menangani partai politik," tandas Hasyim.
Hari ini, KPU menghadapi 64 perkara dalam sidang perdana yang terbagi 3 panel. Dengan rincian, 5 Provinsi, 16 partai nasional, 4 partai lokal Aceh, 1 perseorangan kepala adat di Papua, dan 5 DPD. (OL-6)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.
UUPPHI perlu dipahami sebagai hukum formil tentang penegakan ketentuan hukum ketenagakerjaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.
Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved