Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILU 2024 akan menerapkan sistem rekap elektronik (e-rekap) jika berhasil digunakan pada Pilkada 2020. Sistem e-rekap direncanakan untuk menggantikan rekapitulasi manual berjenjang.
"Kalau kita mau lihat ke depan, Situng sebagai hasil resmi itu ke depan dimungkinkan sebagai hasil resmi 2024. dengan asumsi sejak Pilkada 2020 sudah digunakan, sudah dipraktikkan," ujar Komisioner KPU Viryan Aziz di Hotel Mercure, Cikini, Jakarta, Jumat (5/7).
Nantinya, jelas Viryan, form C1 akan dilengkapi hologram sehingga dapat dijamin keasliannya. Form C1 juga akan dilengkapi dengan tanda tangan yang hanya diketahui internal KPU. Di sisi lain, KPU juga tengah menimang usulan pemasangan barcode dan kode khusus di tiap tempat pemungutan suara (TPS).
"Itu masukan yang menarik. Nanti kode di setiap TPS terbuka, bukan kode rahasia. Jadi semua orang tahu dan bisa mengakses dengan memasukan kode itu. Nanti juga ada semacam tanda tangan digital, tetapi sifatnya itu internal," jelas Viryan.
Baca juga: Penerapan E-Rekap Diyakini Bisa Minimalisasi Kelalaian Manusia
Selama proses penginputan data, sambungnya, akan ada saksi yang menyaksikan untuk meminimalisasi potensi kecurangan. Kalaupun ada kesalahan penginputan data, akan ada waktu untuk memerbaikinya. Ia menegaskan bahwa KPU tidak akan menoleransi unsur kelalaian manusia selama proses mengolah data Situng menjadi hasil resmi.
"Ketika menjadi hasil resmi, hal seperti ini perlakuannya bagaimana? Maka bisa dua, bisa dia kemudian tidak dientry. Misalnya ada saksi entry, oh ini nggak benar nih, disisihkan, diperbaiki baru dientry. Atau dientry dulu, dalam hal nanti ada masa sanggah. Kemudian dicek ke C1 plano," tandasnya. (OL-8)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved