Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku masih ada masalah dalam data kependudukan yakni terkait data valid dan invalid. Ia menyebut masih ada sekitar 1 juta penduduk Indonesia yang memiliki KTP ganda.
"Yang 1 juta itu mempunyai dua hingga tiga KTP,” kata Tjahjo dalam keterangan resminya, Selasa (2/7).
Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi Kemendagri dalam melayani data kependudukan ialah soal lamanya proses perekaman, penyalahgunaan data, pemendekan indentitas data online berdasarkan NIK, dan lain-lainnya.
Tjahjo juga menuturkan, saat ini, hampir 99% data kependudukan sudah terekam dan terintegrasi dengan baik. Terintegrasinya data kependudukan ini bermanfaat bagi pelayanan publik khususnya dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran.
Baca juga: Tersangka Baru Kasus KTP-E dari Kalangan Pengusaha dan Birokrat
"Alhamdulillah dengan berbagai kondisi yang ada sekarang sudah hampir 99% data kependudukan sudah terekam, kecuali di Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan kondisi masyarakatnya," jelas Tjahjo
Ia kemudian menjelaskan sejumlah manfaat dalam pelayanan publik dengan data kependudukan yang akurat. Misalnya, meminimalisasi adanya penipuan, meminimalisasi penggunaan kertas dan inventaris sehingga mengurangi biaya dan kemudian terwujudnya sinergitas pembangunan.
“Melayani publik yang lebih baik dengan digital, saya kira ini sebuah proses yang berlanjut memanfaatkan data 265 juta penduduk, ada semua," tandas Tjahjo. (OL-2)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved