Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan gugatan sengketa pilpres sejauh ini sudah mengelaborasi dalil pemohon dengan bukti dengan baik.
Diketahui, selama pembacaan pertimbangan putusan, MK telah mematahkan gugatan kubu 02 dengan menyatakan dugaan kecurangan secara terstruktur, sistemastis dan masif adalah tidak beralasan secara hukum.
Baca juga: KPK Yakin Jokowi akan Laporkan Jersey Pemberian Presiden Macri
"Sejauh ini, kami cukup optimis karena melihat apa yang dibacakan (Hakim MK) itu tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke KPU tidak didukung dengan bukti yang cukup. Ini menjadi arena yang fair menurut saya, karena tuduhan-tuduhan kecurangan selama ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang menguatkan," ungkap Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).
Selain itu, menurut Pramono, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa BPN tidak mampu membuktikan dalil tersebut misalnya soal adanya bukti berupa video yang tidak jelas mengungkap kecurangan pemilu.
"Permohonan pemohon itu sering kali alat-alat buktinya tidak menguatkan, misalnya video tidak dijelaskan ada di TPS mana, di desa apa, yang melakukan siapa, kapan kejadian, apa korelasinya dengan perolehan suara di TPS tersebut," kata Pramono.
Hingga berita ini dinaikan, majelis hakim MK masih membacakan pertimbangan jawaban atas dalil-dalil yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam sengketa PHPU Pilpres 2019. (OL-6)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved