Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN RI (ORI) akan segera melakukan evaluasi terhadap Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait peran dan eksistensi institusi pangan tersebut.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengungkapkan kekhawatirannya akan peran Bulog yang dinilainya kurang efektif belakangan ini, khususnya semenjak adanya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Karena sejak ada BPNT, bisa-bisa kalau tidak ada perubahan kebijakan Perum Bulog akan bangkrut dan suatu saat bisa ditiadakan dalam peran mereka," ujar Alam di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).
Alam menerangkan, permasalahan utama Perum Bulog utamanya terkait stok berasa mereka yang menumpuk di gudang karena beras sejahtera (rastra) yang selama ini disalurkan Bulog diambil alih oleh program BPNT.
"Dengan program BPNT itu mereka dikasih voucer dan mereka bisa beli langsung dari pasar, sehingga stok pengadaan Bulog, baik impor dan dari domestik itu stay di gudang terlalu lama. Kalau terus-terusan kita stok masuk tapi tidak bisa disalurkan, dari mana uang masuk?," tukas Alam.
Baca juga: Bulog harus Tingkatkan Mutu Beras
Alam menuturkan, lama kelamaan beras yang menumpuk dalam gudang tersebut dapat membusuk. Untuk mengatasi hal tersebut selama ini Bulog mengandalkannya dengan operasi pasar.
"Kalau harga tidak sedang tinggi tapi operasi pasar kan berarti membantai harga. Akhirnya peran bulog jadi tidak efektif," imbuh Alam.
Atas dasar itu, Alam mengaku, pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam selama 6 bulan ke depan terkait peran kelembagaan Bulog dan regulasi yang mengaturnya.
Jika tidak segera dilakukan, tambah Alam, lambat laun eksistensi Bulog akan sirna, padahal institusi yang berperan sebagai stabilisator sangat diperlukan dalam suatu negara.
"Makanya perlu direvitalisasi fokusnya gimana apakah hanya beras atau bagaimana. Beri mandat dan sistemnya harus dimodernisasi, mulai pengadaan sampai distribusinya. Saya kira satu hingga dua tahun ke depan kalau enggak dibikin sebuah kebijakan yang signifikan, hancur Bulog," pungkas Alam. (A-4)
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengaku terkejut Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel atau korupsi nikel.
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau mencurigai adanya keterlibatan oknum di balik maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Batam, khususnya di wilayah Nongsa.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PRESIDEN Prabowo Subianto mengangkat sembilan anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2026-2031. berikut daftar namanya
Komite sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan SK Gubernur Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved