Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPOLISIAN mengerahkan 47 ribu personel untuk mengamankan tiga gedung lembaga di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengamanan dilakukan menjelang keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2019 pada Kamis (27/6).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, besok, Kamis (27/6), akan dilaksanakan pengumuman atau putusan sengketa pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tentunya dengan adanya kegiatan tersebut dari MK pihak kepolisan dibantu TNI melakukan pengamanan di sana," kata Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya (PMJ), Rabu (26/6).
"Tentunya ada beberapa personel kita siapkan untuk melakukan pengamanan. keseluruhan 47.000 personel untuk pengamanan," imbuhnya.
Baca juga: Polisi Turunkan 1.290 Personel Jelang Putusan MK
Selain di MK, pengamanan juga dilakukan di gedung Bawaslu dan gedung KPU.
"Ada juga kita amankan di Bawaslu, KPU ada di sana. Khusus di MK ada sekitar 13.000 personel TNI dan Polri siap mengamankan jalannya sidang tersebut," ujar Kombes Argo Yuwono.
Selain pengaman terhadap tiga gedung tersebut, pengamanan juga diberikan kepada perorangan termasuk hakim hingga keluarga hakim.
"Pengamanan itu digunakan untuk pengamanan orang yang misalnya perangkat hakim kemudian juga keluarganya maupun karyawannya dan kemudian juga termohon pemohon kita lakukan pengamanan di gedung MK tersebut," jelas Kombes Argo Yuwono. (OL-2)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved