Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SATU hari sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019, pengamanan dilakukan pihak kepolisian.
Pengamanan di antaranya berupa pengalihan arus lalu lintas dari beberapa ruas di Jalan Merdeka Barat. Untuk itu, kepolisian menerjunkan 1.290 personel.
"Untuk pengamanan arus lalu lintas disiapkan sekitar 1.290 personel lantas. Itu jumlah kuatnya," kata Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir saat dihubungi, Rabu (26/6).
Pengamanan sudah dilakukan sejak sidang awal PHPU digelar dengan sejumlah jalan pun ditutup menggunakan pembatas jalan atau barier.
"Untuk sementara yang sudah dilakukan penutupan dengan Movable Concrete Barrier (MCB) dan security barier di Jalan Merdeka Barat arah utara, di depan Museum Gajah," ujar Nasir.
Baca juga: Yusril: Putusan MK Harus Diterima dengan Jiwa Besar
Masyarakat tidak dapat melewati jalan dari arah patung kuda menuju ke Harmoni. Namun, dari arah Harmoni menuju patung kuda aksesnya akan tetap dibuka.
"Sehingga kendaraan yang dari arah ke utara patung kuda bisa melewati Budi Kemuliaan belok ke Abdul Muis," kata Nasir
Pengendara yang ingin menuju Harmoni dari patung kuda dapat melalui Jalan Merdeka Selatan ke arah Stasiun Gambir. Dan jalan lainya dapat dilintasi.
"Untuk yang lain (jalan) masih dapat dilintasi," pungkas Nasir. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved