Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PENERAPAN Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan bisa lebih baik pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan, Situng telah menjadi rekomendasi populer di masyarakat untuk melihat hasil sementara dalam pemilu.
"Saya mendorong betul agar Situng digunakan dengan penuh (pada Pilkada 2020).Situng harus betul dipersiapkan dengan baik," ujarnya saat menghadiri uji publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada 2020 di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (24/6).
Baca juga : Situng tetap Diminati Masyarakat, Akurasi Data jadi Sorotan
Lebih lanjut, Hadar berharap agar Situng bisa diupayakan untuk bisa dilakukan uji coba yang formal agar bisa menggantikan tahapan perhitungan suara pemilu.
Hal itu karena tahapan penghitungan suara memakan waktu yang sangat lama.
"Saya membayangkan ini akan jadi momen sebagai satu uji coba formal, agar pemilu ke depan ada Situng yang menggantikan proses penghitungan bertahap. Tentu itu prosesnya masih panjang karena nanti perlu regulasi," kata Hadar.
"Ini kita perlu sediakan ruang yang luas sehingga bisa menempatkan Situng menjadi lebih kokoh. Ini (Pilkada 2020) bisa jadi arena uji coba. Saya kira tidak ada batasan di Undang-Undang (Pemilu) tentang Situng ini sehingga tidak jadi masalah dalam program tahapan Pilkada 2020," tandasnya. (OL-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved