Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SAKSI dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Anas Nashikin, dicecar soal kegiatan training of trainer (ToT) pada 20-21 Februari 2019 lalu oleh kuasa hukum 02, Teuku Nasrullah.
Anas tidak membantah kegiatan pembekalan itu dihadiri oleh sejumlah tokoh dan turut mengundang penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Hal itu diketahui ketika juru bicara pihak termohon (KPU) Viryan menanyakan perihal undangan yang diberikan oleh TKN.
"Apakah ToT yang dilakukan sebagai kegiatan pembekalan?" tanya Viryan.
"Betul," jawab Anas.
"Apakah kegiatan ToT menghadirkan penyelenggara pemilu secara resmi atau diam-diam?" tanyanya lagi.
"Secara resmi," sahut Anas.
Baca juga: Tim 01 tidak Keberatan Dilarang Bertemu Saksi Selama Skorsing
Kemudian, kuasa hukum termohon Ali Nurdin kembali mengonfirmasi terkait maksud undangan yang diberikan kepada penyelenggara Pemilu itu.
Anas menegaskan undangan bagi KPU, Bawaslu dan DKPP ialah sebagai pemateri yang berkaitan dengan kepemiluan.
Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Abhan, selama masa pemilu 2019 pihaknya kerap menerima undangan dari peserta pemilu.
"Baik parpol maupun tim 01 dan 02, jadi tidak hanya diundang oleh 01, oleh 02 pun kami diundang," terang Abhan.
Ia juga menjelaskan, kehadiran anggota Bawaslu dalam undangan peserta pemilu berdasarkan pada divisi tiap anggota.
"Selama temanya kepemiluan, yang hadir bergantian, sesuai dengan divisinya. Biasanya kami kalau diundang ketiganya (panel), kami datang bersama, KPU, Bawaslu, DKPP," tukasnya.(OL-5)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved