Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Luthfi Yazid, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu percaya diri dengan hanya menghadirkan satu orang saksi ahli, yakni ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo, pada persidangan kali ini. Padahal, kata ia, harusnya KPU sadar bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut justru tak memberikan penjelasan apapun.
"Walaupun KPU PD (re: percaya diri), tapi kita lihat saksi mereka tak bisa jelaskan apa-apa tentang pertanggungjawaban Situng dan IT KPU," kata Luthfi, ketika ditemui usai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (20/6).
Baca juga: Saksi Ahli KPU: Percuma Merekayasa Situng
Luthfi menjelaskan, keterangan saksi ahli yang kemarin pihaknya hadirkan, lebih membuktikan adanya kecurangan dibandingkan saksi ahli dari KPU. Menurutnya, saksi ahli KPU tidak bisa menjawab apa yang didalilkan pada permohonan soal kecurangan pada Situng KPU.
"Ahli yang kami hadirkan bisa membuktikan secara scientific bahwa terjadi data siluman. Harusnya, KPU bisa berikan counter. Jawaban ahli mereka banyak kata mungkin, banyak kata tak pasti, amanat konstitusi tak bisa dijalankan KPU," kata Lutfhi.
Maka dari itu, setelah mendengar keterangan dari saksi KPU tersebut, pihaknya merasa optimis permohonan yang diajukan dapat dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami justru sangat optimis dan yakin dan dapat buktikan dalil baik kualitatif maupun kuantitatif, bahwa Pemilu lalu mengandung banyak kecurangan dan mestinya KPU tinggal buktikan mereka tak curang dan laksanakan dengan prinsip jujur adil," pungkasnya. (OL-6)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved