Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Luthfi Yazid, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlalu percaya diri dengan hanya menghadirkan satu orang saksi ahli, yakni ahli IT, Marsudi Wahyu Kisworo, pada persidangan kali ini. Padahal, kata ia, harusnya KPU sadar bahwa keterangan yang diberikan saksi tersebut justru tak memberikan penjelasan apapun.
"Walaupun KPU PD (re: percaya diri), tapi kita lihat saksi mereka tak bisa jelaskan apa-apa tentang pertanggungjawaban Situng dan IT KPU," kata Luthfi, ketika ditemui usai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (20/6).
Baca juga: Saksi Ahli KPU: Percuma Merekayasa Situng
Luthfi menjelaskan, keterangan saksi ahli yang kemarin pihaknya hadirkan, lebih membuktikan adanya kecurangan dibandingkan saksi ahli dari KPU. Menurutnya, saksi ahli KPU tidak bisa menjawab apa yang didalilkan pada permohonan soal kecurangan pada Situng KPU.
"Ahli yang kami hadirkan bisa membuktikan secara scientific bahwa terjadi data siluman. Harusnya, KPU bisa berikan counter. Jawaban ahli mereka banyak kata mungkin, banyak kata tak pasti, amanat konstitusi tak bisa dijalankan KPU," kata Lutfhi.
Maka dari itu, setelah mendengar keterangan dari saksi KPU tersebut, pihaknya merasa optimis permohonan yang diajukan dapat dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami justru sangat optimis dan yakin dan dapat buktikan dalil baik kualitatif maupun kuantitatif, bahwa Pemilu lalu mengandung banyak kecurangan dan mestinya KPU tinggal buktikan mereka tak curang dan laksanakan dengan prinsip jujur adil," pungkasnya. (OL-6)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved