Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAHKAMAH Konstitusi (MK), hari ini, Kamis (20/6), mengagendakan sidang pemeriksaan saksi dari pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini merupakan sidang keempat perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.
Sama seperti saat sidang pemeriksaan saksi dari pihak pemohon yaitu Prabowo-Sandi, pada sidang pemeriksaan saksi termohon hari ini MK juga memberi batasan jumlah saksi yang bisa dibawa KPU. KPU hanya diperbolehkan membawa 15 saksi dan 2 ahli untuk menyampaikan keterangan bantahan dari keterangan yang sudah disampaikan saksi Prabowo-Sandi.
Sidang rencananya akan dimulai pukul 13.00 WIB. Mundur 4 jam dari jadwal awal yang semula pukul 09.00 WIB.
Mundurnya jadwal sidang dikarenakan pada hari sebelumnya MK baru menyelesaikan sidang pemeriksaan saksi Prabowo-Sandi hinggal Kamis (20/6) pukul 05.00 WIB.
Mempertimbangkan hal tersebut, MK akhirnya memberi kesempatan pada para pihak untuk beristirahat.
Baca juga: Sidang MK Hari Keempat akan Digelar Pukul 13.00 WIB
Sebanyak 14 saksi dan 2 ahli dari kubu Prabowo-Sandi sudah selesai diperiksa oleh MK. Secara garis besar, para saksi Prabowo-Sandi memaparkan temuan mereka tentang dalil Prabowo-Sandi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid, dugaan pemilih siluman, ketidaknetralitas ASN, status kepegawaian di BUMN, dan salah input data penghitungan suara di Situng KPU.
Ketua KPU Arief Budiman menuturkan KPU sedang mempertimbangkan apakah akan menghadirkan jumlah saksi yang sama dengan Prabowo-Sandi. Arief menjelaskan kehadiran jumlah saksi dari KPU ke MK bersifat situasional.
"Kita lihat aja besok. Kalau malam ini udah terurai dengan jelas, kami rasa tidak perlu. Tapi kalau ada sesuatu yang kami rasa perlu disampaikan maka kami minta KPU daerah untuk hadir jadi saksi," tutur Arief semalam. (OL-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved