Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengaku pihaknya telah menyiapkan saksi dan ahli dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Kamis (20/6) mendatang.
Menurutnya, pihaknya tidak mempermasalahkan soal pembatasan jumlah saksi yang dihadirkan pada sidang berikutnya.
"Kita tidak terlalu khawatir. Kami sudah siap. Siapa yang mendalilkan, dia (BPN) yang harus buktikan. Hanya saja nanti, Mahkamah yang menilai apakah itu signifikan atau tidak antara materi yang diajukan dengan keterangannya," ujar Ali di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Baca juga : MK Tolak Penambahan Saksi yang Diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi
Diketahui, terhadap masing-masing pihak baik dari pemohon yakni BPN 02 dan termohon (KPU) diperbolehkan menghadirkan 15 saksi dan 2 ahli.
Lebih lanjut, Ali mengatakan, untuk saksi yang dihadirkan KPU menyesuaikan dengan pengajuan saksi yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurutnya, jika BPN mengajukan ahli IT yang paham mengenai Situng, maka KPU juga akan menghadirkan ahli IT.
Namun, untuk tuduhan soal kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Ali menilai BPN sulit untuk membuktikanya.
"Misalnya, MK melihat yang soal dalil TSM. Namun, dalil (BPN) yang seperti diajukan sekarang kan sporadis, spontan, kasuistis. Itu kan tidak menunjukkan TSM. Tentu mahkamah akan menolak (mendatangkan banyak saksi). Buang-buang energi," terang Ali. (OL-7)
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved