Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin mengaku pihaknya telah menyiapkan saksi dan ahli dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Kamis (20/6) mendatang.
Menurutnya, pihaknya tidak mempermasalahkan soal pembatasan jumlah saksi yang dihadirkan pada sidang berikutnya.
"Kita tidak terlalu khawatir. Kami sudah siap. Siapa yang mendalilkan, dia (BPN) yang harus buktikan. Hanya saja nanti, Mahkamah yang menilai apakah itu signifikan atau tidak antara materi yang diajukan dengan keterangannya," ujar Ali di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Baca juga : MK Tolak Penambahan Saksi yang Diajukan Tim Hukum Prabowo-Sandi
Diketahui, terhadap masing-masing pihak baik dari pemohon yakni BPN 02 dan termohon (KPU) diperbolehkan menghadirkan 15 saksi dan 2 ahli.
Lebih lanjut, Ali mengatakan, untuk saksi yang dihadirkan KPU menyesuaikan dengan pengajuan saksi yang diajukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurutnya, jika BPN mengajukan ahli IT yang paham mengenai Situng, maka KPU juga akan menghadirkan ahli IT.
Namun, untuk tuduhan soal kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Ali menilai BPN sulit untuk membuktikanya.
"Misalnya, MK melihat yang soal dalil TSM. Namun, dalil (BPN) yang seperti diajukan sekarang kan sporadis, spontan, kasuistis. Itu kan tidak menunjukkan TSM. Tentu mahkamah akan menolak (mendatangkan banyak saksi). Buang-buang energi," terang Ali. (OL-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved