Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menegaskan pihaknya sudah siap menangkis gugatan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Salah satu gugatan yang dialamatkan kepada ke KPU ialah adanya tudingan penggelembungan suara sebanyak 22 juta dari data pemilih siluman untuk menguntungkan paslon 01.
Ke-22 juta data pemilih siluman itu berasal dari 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) invalid plus tudingan 5,7 juta data pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang bertambah pada saat hari H pemungutan suara.
Baca juga : Kubu 02 Dinilai Cuma Gempita di Luar, Sepi Bukti di Persidangan
"Kita lihat tuduhan soal 17,5 juta pemilih katanya siluman. Pertanyaannya, pernah enggak kita verifikasi di lapangan? Sejauh yang kami ketahui kita (sudah) verifikasi bersama-sama baik dari BPN 02, TKN 01, Bawaslu juga ada. Nah itu yang akan kami jawab di persidangan dan petitum pemohon akan kita tangkis ya," ujarnya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Senin (17/6).
Selain itu, BPN dalam pembacaan gugatanya pada sidang perdana MK lalu (14/6), menyebut ada 2.984 tempat pemungutan suara 'siluman'. Namun, menurut Hasyim, KPU akan membuktikan bahwa tudingan tersebut absurd.
"Ada tuduhan manipulasi suara, data siluman, KPU dalam jawaban bisa juga bertanya dalam permohonan ada enggak sih manipulasi suara itu. Ditingkat apa? Apakah tingkat TPS? kecamatan atau provinsi? Kalau memang enggak ada (ditemukan kecurangan), KPU menyatakan permohonan (BPN) absurd, tidak jelas," terang Hasyim.
Ia juga menegaskan, pihaknya akan membacakan jawaban gugatan BPN yang berkaitan dengan KPU. Pasalnya, dalam 15 perbaikan permohonan 02, banyak ditujukan kepada pihak paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Tentu saja yang dijawab KPU yang relevan dengan KPU saja. Misalnya, tuduhan ada keterlibatan TNI, polri, lalu ada pengerahan aparat ASN (dalam gugatan BPN), ini kan diluar otoritas nya KPU. Kalau tudingan itu berarti kemungkinan dijawab pihak terkait (Tim Kampanye Nasional) 01," tandas Hasyim. (OL-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved