Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari akan menyerahkan draf jawaban terhadap perbaikan permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi besok, Selasa (18/6) pukul 08.30 WIB di kantor Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Insha Allah Selasa 18 Juni 2019 KPU sudah siap menjawab segala tuduhan sebagaimana dinyatakan BPN 02 dalam naskah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 dalam Sidang MK terdahulu pada Jumat 14 Juni 2019," jelas Hasyim saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (17/6).
Hingga hari ini, KPU bersama kuasa hukumnya melakukan finalisasi naskah jawaban dan sinkronisasi jawaban dengan Daftar Alat Bukti (DAB).
Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan pihaknya tidak mengalami kendala dalam menyiapkan draf jawaban tersebut.
"Enggak ada (kendala) Kita sudah siap. (Sekarang) rapat pleno kita," kata Arief.
Baca juga: KPU: Perbaikan Gugatan 02 Ilegal
KPU melalui kuasa hukumnya akan menyampaikan keberatan atas perbaikan permohonan BPN pada sidang esok hari. Keberatan KPU mengacu pada Peraturan MK Nomor 4/2018 dan PMK 1/2019 juncto PMK 2/2019, ihwal sengketa hasil perselisihan pilpres tidak mengenal perubahan perbaikan permohonan.
BPN awalnya menyerahkan gugatan PHPU Pilpres pada (24/5) lalu. Lalu, Senin (10/6) BPN menyerahkan perbaikan gugatan ke Kepaniteraan MK. Hal itulah yang menjadi dasar keberatan KPU.
"Iya kami sampaikan (penolakan itu) di dalam jawaban. Tetap di dalam jawaban nanti kita nyatakan itu," tandas Arief.(OL-5)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved