Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH ahli memprediksi gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandi akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satunya pengamat hukum tata negara Feri Amsari yang menilai gugatan tersebut akan diputuskan NO (niet onvakelijk verklaark) oleh MK.
"Karena, saya sampaikan lemah isi permohonannya, mungkin MK akan menegakkan hukum acara konstitusi. Nah, tebakan saya akan NO," ujar Feri, Minggu (16/6).
Feri mendasari prediksinya tersebut atas PMK No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta PMK No. 5 Tahun 2018 tentang Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
Atas dasar melanggar PMK tersebut, Feri menilai permohonan tersebut mengandung cacat formil yang membuatnya ditolak.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi juga menilai gugatan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi pada akhirnya akan ditolak MK.
"Kalau hanya dengan permohonan yang ada dan memprediksi kemungkinan saja, nanti permohonan akan ditolak oleh MK," terang Veri.
Baca juga: Gugatan 02 di MK Dinilai Sebatas Perasaan
Prediksi Veri atas ditolaknya gugatan 02 tersebut, utamanya didasari lemahnya bukti-bukti telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019 dan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi hasil.
"Karena tidak terbukti secara TSM, dan tidak terbukti mempengaruhi hasil pemilu," imbuh Veri.
Veri menambahkan konteks gugatan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi juga lebih condong sebagai permohonan pelanggaran pemilu, terkait pelanggaran administratif, etik, ataupun pidana belaka dan bukan pelanggaran TSM.(OL-5)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved