Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUBU pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pihaknya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pasangan nomor urut 02 meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
"Pemohon memohon kepada MK memberikan putusan dengan amar, pertama mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," kata kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Baca juga: Pernyataannya Dikutip Tim Prabowo, Yusril: Sudah tidak Relevan
Prabowo-Sandi meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil Pemilu 2019. Kubu Prabowo menyebut pasangan Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 63.573.169 suara atau 48%, sedangkan 68.650.235 suara atau 52% dukungan.
Selain itu, Bambang meminta MK menyatakan pasangan petahana terbukti sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). MK diharap memerintahkan KPU untuk mengeluarkan surat keputusan untuk menyatakan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. "Atau memerintahkan termohon mengadakan pemungutan suara ulang," ungkap Bambang.
Hari ini, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan gugatan sengketa Pilpres 2019 kepada MK. Mereka menuding sebanyak 21 juta suara pasangan capres cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin bermasalah.
Dalam pokok permohonannya, Bambang menjelaskan, KPU menetapkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5%, sedangkan kliennya 68 juta suara atau 44,5%. Namun, dia menilai penghitungan ini salah.
"Sebenarnya (penghitungan suara) ditetapkan melalui cara tak benar, melawan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan presiden," kata Bambang dalam sidang perdana di MK.
Baca juga: TKN: Poin Permohonan Prabowo-Sandi Lemah
Menurut dia, terjadi pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif di Pilpres 2019. Dia menuding Jokowi sebagai capres petahana menggunakan kekuasaan dalam pilpres. Hal ini, kata dia, melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil.
Dia menyebut data yang benar Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 63,5 juta suara atau 48%. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52%. (Medcom.id/OL-6)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Pemohon uji materi syarat usia calon kepala daerah pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menyayangkan permohonan serupa
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) rampung melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPD 2024 daerah pemilihan Sumatera Barat.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hakim konstitusi Anwar Usman tidak akan terlibat dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah.
Dua orang mahasiswa pemohon perkara uji materi syarat usia calon kepala daerah meminta hakim konstitusi Anwar Usman tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved