Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Teuku Nasrullah, mengatakan pihaknya menemukan 37.324 TPS baru dalam Pemilu kali ini.
Nasrullah mengatakan, semua TPS tersebut tidak memiliki daftar pemilih tetap (DPT). Namun, dalam Situng KPU, terdapat suara dari DPT tersebut. Ia mengatakan setelah melakukan penghitungan, dari 37.324 TPS tersebut muncul 8.319.073 suara. Hal ini, kata ia, berpotensi digunakan untuk penggelembungan suara.
Baca juga: Ini Alasan Tim Hukum Prabowo Kutip Pernyataan Yusril
"Ada sekitar 37.324 TPS di seluruh Indonesia yang semula angka DPT-nya 0. Ini potensial digunakan untuk penggelembungan suara," kata Nasrullah, ketika membacakan permohonan pada sidang perdana gugatan Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).
Selain itu, Nasrullah juga menuding KPU terlibat dalam pengaturan suara yang tidak sah. Hal tersebut diketahui setelah pihaknya melihat pola suara tidak sah di beberapa daerah.
"Di Magetan dimana pola suara tidak sah yang ada di dalam seluruh TPS nya adalah 22,12,7,5 atau 26,59,26,59. Hal serupa juga terjadi di Desa Wungu, Madiun yang pola suara tidak sahnya adalah 5,6,11,6,11,12," kata Nasrullah. (OL-6)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved