Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SETIAP tanggal 1 Juni, Indonesia memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila yang jadi landasan idiil kehidupan berbangsa dan bernegaran.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, peringatan hari lahri Pancasila harus jadi momen refleksi karena merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara.
Tjahjo menegaskan, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.
"Berbagai ucapan, menuliskan status di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya merupakan salah satu bentuk Peringatan Hari Lahir Pancasila. Tapi pada awalnya kata 'Lahirnya Pancasila' disampaikan oleh Ir. Soekarno secara aklamasi," kata Tjahjo dalam keterangan resminya, di Jakarta, Jumat (31/5).
Baca juga : BPIP dan Kemendagri Ajak Implementasikan Pancasila
Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan Pancasila sendiri bersifat universal, logis, dan dapat dipakai untuk mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sehingga program-program yang dijalankan Pemerintah lewat kementerian terkait dianggap efektif untuk mencegah paham selain Pancasila.
"Sebagai contoh program Bela Negara oleh Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam menjalankan program membumikan Pancasila dengan pendekatan yang tegas, akomodatif, selektif di kalangan Kampus dan berhasil meredam paham-paham selain Pancasila," papar Tjahjo.
Ia juga kemudian mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila dengan mengutip pernyataan Proklamator yang juga Presiden Pertama Republik Indonesia.
"Selamat Hari Lahir Pancasila. Kuat karena Bersatu, Bersatu karena Kuat," tutup Tjahjo. (OL-8)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved