Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan isu ambulans Gerindra membawa batu saat Aksi 21-22 Mei sebagai fitnah. Ia menilai hal itu merupakan upaya pembunuhan karakter Gerindra dan kubu 02.
"Motif yang melakukan itu mau memberikan character assassination pada Gerindra. Pembunuhan karakter, mau framing. Niatnya pasti jahat," ujar Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (27/5).
Baca juga: Yusril Tertawa Prabowo Ingin Dilantik MK Jadi Presiden
Fadli mengatakan, ia dan koordinator relawan Prabowo-Sandiga di Jakarta telah memeriksa kondisi ambulans sebelum beroperasi pada 22 Mei. Mereka memastikan tidak ada batu atau benda berbahaya lainnya dalam ambulans.
"Datang ambulans itu dicek oleh koordinator dan kawan-kawan relawan bahkan dicek tidak ada batu, tidak ada apa-apa sama sekali. Jadi sudah cek tapi tidak difoto," ujar Fadli.
Fadli menjelaskan bahwa pada 22 Mei lalu ada 3 ambulans Gerindra yang bekerja menyisir lokasi-lokasi aksi di Jakarta. Mereka berjaga bila ada massa aksi yang membutuhkan pertolongan medis.
Ketiga ambulans beserta petugas di dalamnya bukan berasal dari Jakarta melainkan dari Tasikmalaya, Purwakarta, dan Karawang. Ketiga tim datang dan bekerja secara sukarela untuk membantu para korban di lapangan.
"Perlu ditegaskan bahwa di Gerindra tidak ada sama sama sekali mobil ambil bawa batu. Dan jangan seolah dibesarkan," ujar Fadli.
Fadli juga mengatakan pihak Gerindra akan memberikan bantuan hukum pada supir ambulan yang sampai saat ini masih ditahan. Ia mengatakan akan berusaha memberi perlindungan dan bantuan hukum hingga kasus selesai.
Sebelumnya, sebuah ambulan bergambar logo Gerindra dan wajah Prabowo-Sandiaga diamankan polisi saat ada aksi massa 22 Mei lalu. Mobil bernomor polisi B-9686-PCF itu diamankan karena diketahui membawa batu-batu yang diduga diberikan pada massa aksi untuk membuat kericuhan dan melukai aparat kepolisian.
Polisi menyebut mobil ambulans berlogo Partai Gerindra yang membawa batu pada aksi 22 Mei 2019 di Jakarta diduga terdaftar atas nama PT Arsari Pratama milik adik Prabowo Subianto.
"Mobil plat B 9686 PCF terdaftar atas nama PT Arsari Pratama yang beralamat di Jakarta Pusat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (23/5). (Pro/A-5)
Bahlil Lahadalia, menyampaikan apresiasi kepada generasi muda Indonesia yang telah membantu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2.
Relawan Muda Airlangga Hartarto (Rumah Indonesia) memberi dukungan Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Ketegasan karakter Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi poin positif bagi Prabowo dalam kontestasi pemilu mendatang.
"Saya meyakini kebesaran hati dan kenegarawanan dari sahabat baik saya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," kata Jokowi.
"Tidak ada lagi kosong satu dan kosong dua, yang ada hanya persatuan Indonesia," kata Jokowi.
Ia justru mengatakan akan mencari langkah hukum selanjutnya dalam menyikapi putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Salah satu sebabnya diungkapkan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu karena ada surat dari lembaganya kepada Kepala Polri tertanggal 21 Mei 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved