Kemenkominfo Tutup 2.184 Akun dan Laman Saat Pemblokiran 22 Mei

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika mengambil tiga langkah untuk mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban.

"Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu," ujar Menteri Rudiantara di Jakarta, Senin (27/05).

Rudiantara menyebut ada tiga langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks. Langkah itu, menurutnya lazim dan kerap diambil oleh pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Langkah pertama, menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks. Kedua, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Ketiga, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file.

"Pembatasan akses merupakan salah satu dari alternatif-alternatif terakhir yang ditempuh seiring dengan tingkat kegentingan. Pemerintah negara-negara lain di dunia telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan," jelas Rudiantara.

Ia menyontohkan Srilanka pernah menutup akses ke Facebook dan WhatsApp untuk meredam dampak serangan bom gereja dan serangan anti-muslim, beberapa waktu lalu. Sementara, Iran pernah menutup akses Facebook pada 2009 lalu, setelah pengumuman kemenangan Presiden Ahmadinejad.

"Banyak negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai pertimbangan," tandas Rudiantara.

Sebelum dan selama pembatasan akses, data Kementerian Kominfo menunjukan 2184 akses akun dan website ditutup terdiri 551 akun facebook, akun twitter 848 akun, Instagram 640 akun, Youtube 143 akun, serta masing-masing 1 untuk url website dan LinkedIn.

Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan penyedia platform digital misalnya aplikasi pesan WhatsApp. Dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu, pemerintah telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan.

"Semua itu perlu dilakukan agar sebaran konten hoaks, fitnah maupun provokasi dapat diminimalkan," katanya.

Menteri Kominfo mengajak semua kalangan untuk memulai dari diri sendiri agar tidak menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum.

"Jangan lelah untuk mengimbau agar masyarakat dan teman-teman di sekitar kita berhenti menyebarkan konten yang mengandung hoaks, fitnah, maupun provokasi untuk melanggar aturan atau hukum. Tentu saja harus kita mulai dari diri sendiri," ucap Rudiantara. (OL-4)