Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
JATUHNYA korban jiwa dan luka-luka akibat kericuhan yang terjadi pada aksi demonstraso 21-22 Mei lalu memicu keprihatinan sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya adalah Koordinator Nasional Forum Komunikasi Alumni (Kornas Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Kornas IMM)
Sekretaris Jenderal Kornas Fokal IMM M. Azrul Tanjung menyampaikan rasa duka mendalam dan turur mendoakan kesembuhan bagi korban aksi 21-22 Mei 2019. Ia pun menyesalkan terjadinya bentrokan dan kerusuhan tersebut serta menyerukan dihentikannya kekerasan dan demonstrasi rusuh yang telah merugikan banyak pihak.
"Alumni IMM menyerukan terjadinya rekonsiliasi nasional diantara semua pihak yang berbeda pandangan dan sikap, guna menghindari timbulnya resiko lebih besar bagi bangsa dan negara," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/5) melalui keterangan tertulis..
Dengan semata mendahulukan kepentingan nasional dan mengharapkan Ridha Allah SWT, Kornas Fokal IMM pun menyatakan 4 sikapnya. Pertama, mendesak calon presiden Prabowo Subianto dan segenap elit 02 menjalankan tanggung jawab guna menenangkan massa pendukungnya dengan sungguh-sungguh bukan sekedar basa basi politik belaka, sehingga kekecewaan dan dugaan kecurangan pemilu disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional.
Baca juga : Kecam Kerusuhan Mei, Amerika BerSATU Kirim Nasi untuk TNI-Polri
"Kami meyakini pernyataan-pernyataan emosional dan kurang bertanggung jawab dari sebagian elit politik yang kecewa telah membuka ruang para petualang politik dan musuh demokrasi mendompleng keriuhan politik pasca pemilu," jelas dia.
Kedua, mengimbau pendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk tidak terpancing dan ambil bagian dalam melakukan mobilisasi dukung mendukung, guna mencegah terjadinya konflik horizontal yang justru akan semakin memperkeruh situasi.
Ketiga, mendukung langkah Polri dan TNI melakukan penegakan hukum dan pemulihan situasi dengan mengedepankan pendekatan persuasi, serta mengungkap dalang serta penggerak kerusuhan 21-22 Mei secara terang benderang.
"Kami mengapresiasi ketenangan dan ketegasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam menjalankan prosedur pencegahan maupun tindakan menjaga ketertiban dan keamanan," ujar Azrul.
Keempat, meminta seluruh komponen sipil society mengambil peran aktif dalam melakukan upaya menenangkan seluruh elemen masyarakat, agar gejolak politik yang merugikan ini tidak menjadi eskalatif. Peran ini mesti dijalankan Bersama demi tanggung jawab kita menjaga keutuhan bangsa dan negara. (RO/OL-8)
RATUSAN mahasiswa IAIN Kudus, Jawa Tengah, Kamis sore (1/8), lakukan aksi demo menuntut transparansi penentuan grade serta kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Ribuan orang turun ke jalan menolak klaim kemenangan Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap curang oleh oposisi.
Di Venezuela, pasukan keamanan telah menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa di Caracas yang memprotes hasil pemilihan yang diperdebatkan.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
Demonstran pro-Palestina melakukan protes terhadap kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan membakar bendera AS dan memasang bendera Palestina di tiang bendera.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Salah satu sebabnya diungkapkan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu karena ada surat dari lembaganya kepada Kepala Polri tertanggal 21 Mei 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved