Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MASSA Aksi 22 Mei yang berunjuk rasa di depan di depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rabu (22/5) petang, sempat ricuh dengan melempar botol air minum dan menyalakan petasan serta kembang api usai shalat Maghrib.
Polisi beberapa kali menembakkan gas air mata untuk menahan massa yang melakukan tindakan anarki.
Saat massa ricuh, koordinator massa yang berada di atas mobil komando berkali-kali mengingatkan agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja memicu kakacauan.
Baca juga : Lemparan Batu ke Arah Polisi Buat Aparat di Jl Thamrin Siaga
Ia juga mengimbau massa untuk meninggalkan lokasi unjuk rasa, tetapi sebagian besar massa memilih bertahan.
Orator juga mengajak massa bershalawat agar kembali damai dan tidak terpicu emosi.
Sementara kepolisian tampak meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan beberapa mobil barracuda.
Padahal sebelumnya pada sore hari Amien Rais sudah mengimbau massa agar tidak melakukan kekerasan, tidak merusak fasilitas dan menjaga ketertiban. (Ant/OL-8)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved