Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah itu dilakukan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dalam penandatanganan MoU itu ada beberapa hal yang disepakati BPIP dan Kemendagri. Utamanya terkait dengan penguatan dan penyusunan rancangan serta identifkasi peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, perda merupakan kewenangan daerah. Namun, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menguji perda apakah sesuai atau tidak dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
"Secara prinsip, perda itu kewenangan daerah, tapi harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di daerah. Secara prinsip perda harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Pancasila harus mencerminkan setiap perda yang dibuat," terang Tjahjo di Jakarta, kemarin.
Selain itu, dalam MoU tersebut juga disepakati perihal kerja sama pemetaan mutiara Pancasila sebagai dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dan pemberdayaan komponen masyarakat dalam menggali mutiara serta pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Plt Kepala BPIP Hariyono menambahkan, dalam kerja sama itu juga disepakati perihal pelatihan dan pembinaan nilai-nilai Pancasila, tukar-menukar informasi, pengkajian, juga kerja sama dalam rangka pembinaan sivitas akademika dan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang akan menjadi salah satu pelopor aktualisasi Pancasila.
Dia berharap implementasi MoU itu dapat merealisasikan Nawacita pengarusutamaan Pancasila dan berlanjut dengan kerja sama serupa di kementerian-kementerian lain.
"Kami berharap mudah-mudahan MoU dengan Kemendagri ini segera kita laksanakan dengan beberapa kementerian yang lain. Dengan begitu, kita akan berusaha untuk segera menindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang produktif," pungkas Hariyono.
Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri beserta beberapa anggota dewan pengarah, para pejabat tinggi BPIP dan Kemendagri, serta para tamu undangan dari sejumlah kementerian. (*/P-3)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved