Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Verry Surya Hendrawan, menilai tidak tak ada yang salah dengan keinginan Partai Demokrat untuk lepas dari Koalisi Indonesia Adil Makmur.
Dia tak keberatan jika Demokrat berbalik arah mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebab, semakin besar dukungan maka semakin baik. Mengingat, pembangunan bangsa membutuhkan kerja nyata banyak pihak.
Namun, hal itu butuh persetujuan Jokowi-Ma'ruf. "Sepenuhnya kami berikan karena ini adalah hak dari presiden dan wapres terpilih jadi kami dalam posisi menyerahkan sepenuhnya pada beliau-beliau," ujar Verry.
Baca juga: Demokrat: Koalisi Prabowo Berakhir 22 Mei, bukan Sampai Mati
Verry mengingatkan Demokrat dukungan yang diberikan partai Koalisi Indonesia Kerja pada Jokowi-Ma'ruf tanpa syarat. "Murni melihat kinerja, prestasi, dan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk pemerintahan dalam 4 tahun sebelumnya," ujar Verry di Jakarta, Senin (20/5).
Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca memastikan pihaknya akan mengakhiri koalisi dengan kubu Prabowo-Sandi setelah penetapan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei.
Ia mengibaratkan dukungan koalisi seperti main sepak bola. Menyentuh garis finis adalah kewajiban bagi setiap pemain. Garis finish dimaksud ialah hingga KPU menetapkan pemenang Pemilu 2019. (X-15)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut AHY, penyelenggaran pilpres dan pileg yang dilakukan serentak menyebabkan banyak calon anggota legislatif yang berkontestasi cenderung tidak dikenali.
DPP Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 60 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved