Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENANGKAPAN 29 orang terduga teroris yang akan melancarkan aksi pengeboman saat pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019 pada 22 Mei nanti, menurut Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendropriyono, merupakan strategi kudeta untuk menggulingkan pemerintah dengan sengaja membuat jatuhnya korban jiwa agar rakyat menjadi reaktif.
"Kalau sudah ada yang ditembak, dibom, maka jadilah mereka bilang martir. Ada martir maka semangat rakyat terbakar untuk marah dan anarki," ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut dalam acara musyawarah besar kaum muda Indonesia, Minggu (19/5).
Ia menyayangkan karena justru pemerintah lah yang nantinya akan dituduh sebagai dalang atas jatuhnya korban jiwa apabila terjadi pengeboman saat pawai kedaulatan rakyat 22 Mei nanti digelar.
"Pemerintah untuk apa ngebom rakyatnya sendiri? Pemerintah kan yang harus membawa rakyatnya pada keamanan dan kesejahteraan bersama, masa ngebom? Yang ngebom mereka," tandas Hendropriyono.
Selain rencana pengeboman yang akan dilancarkan untuk mengkudeta pemerintah, ada juga strategi lainnya yakni dengan ajakan untuk boikot bayar pajak yang diserukan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono. Menurut Hendropriyono, hal tersebut juga merupakan bentuk strategi yang juga sengaja dimainkan untuk mengkonfrontasi masyarakat.
Baca juga: BPN masih belum Putuskan Gugat Hasil Pilpres ke MK
"Lalu ada yang teriak tak mau bayar pajak, itu namanya pembangkangan sipil dan itu memang membakar untuk pemberontakan sipil," pungkas Hendropriyono.
Hendropriyono, mengingatkan agar masyarakat maupun aparat kepolisian tetap waspada sekalipun sebanyak 29 orang terduga teroris telah ditangkap. Di sisi yang lain, ia juga menjamin bahwa proses pemilu akan berjalan baik lancar dan aman, karena tentara dan polisi akan setia pada sumpahnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
"Jadi tidak ada sebetulnya yang harus ditakuti. Saya ingatkan, tidak ada kudeta sipil yang berhasil di dalam sejarah, karena TNI dan Polri tidak dibelakang. TNI dan Polri tetap berada pada pelaksanaan sumpah mereka," ujar Hendropriyono.
Meskipun demikian, ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terkonfrontasi dan tetap berjaga-jaga dengan cara tidak turun ke jalan pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019 22 Mei nanti dilaksanakan.
"Mengingatkan supaya saudara-saudara tidak usah turun ke jalan, tidak usah. Jagalah diri dan keluarga, anak-anak masing-masing untuk jangan mau ditipu menjadi korban dari para elit yang enak-enak pergi ke luar negeri kabur," tandas Hendropriyono. (OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved