Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU), kemarin, mengesahkan proses rekapitulasi nasional hasil Pemilu Presiden 2019 di Provinsi Jawa Barat. Rekapitulasi nasional yang dilakukan sejak Jumat (11/5) itu kini telah mencakup 27 provinsi dari total 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul di Jawa Barat dengan raihan 16.077.446 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 10.750.568 suara. Jika dibandingkan dengan hasil Pilpres 2014, suara Jokowi mengalami peningkatan sekitar 1 juta dari 9.530.315, sedangkan suara Prabowo meningkat 2 juta dari 14.167.381.
KPU juga mencatat ada 26.828.014 suara sah dari total 27.476.079 suara yang masuk di provinsi dengan pemilih paling banyak tersebut.
Keputusan itu disaksikan para saksi dari tiap pasangan capres-cawapres dan partai peserta pemilu. Selain itu, hadir anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. Rekap disahkan Ketua Panel Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.
Seusai pembacaan rekapitulasi, Azis Subekti selaku saksi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan sikap pihaknya. Pasalnya, BPN menyatakan akan menarik saksi saat pembacaan rekapitulasi.
"Seperti halnya Jabar, kami insya Allah sudah pastikan provinsi-provinsi lain tidak akan menandatangani hasil," ujarnya di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.
Terkait dengan partai yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi, komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah.
"Tidak tanda tangan bukan berarti menjadikan hasil rekapitulasi jadi tidak sah, dan hal itu terjadi di semua level. Di rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat nasional ada saja yang tidak menandata-ngani hasil," ungkap Ilham.
Hasyim Asy'ari, komisioner KPU lainnya, juga membeberkan bahwa selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara nasional, saksi dari TKN Jokowi-Amin dan BPN Prabowo-Sandi selalu hadir.
Sementara itu, pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai rencana BPN menarik saksi dalam rekapitulasi suara di KPU sebagai sikap yang tidak dewasa. "Demokrasi mensyaratkan siap menang, siap juga kalah," kata Adi.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, setelah kemarin datang mengecek kondisi KPU, optimistis proses rekapitulasi nasional tidak bermasalah. (Ins/Pra/Ant/X-11)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved