Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan untuk penetapan perolehan kursi calon anggota legislatif DPR RI akan ditentukan setelah 22 Mei 2019. Saat ini, pihaknya masih membacakan hasil rekapitulasi nasional. Sudah 27 provinsi disahkan hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019.
"Jadi sampai 22 Mei itu kita akan melakukan rekapitulasi perolehan suara. Kalau perolehan suaranya itu disengketakan, maka kita tunggu sampai dengan selesai proses sengketa," ujarnya di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5).
Lebih lanjut Arief menerangkan bahwa jika setelah ditetapkan pada 22 Mei, dan tidak ada pihak yang mengajukan sengketa, maka dalam waktu tiga hari setelah itu, KPU akan menetapkan nama caleg yang resmi melenggang ke Senayan.
Baca juga: Populi Center Sibuk sehingga Terlambat Laporkan Dana
"Kalau 22 Mei kita tetapkan, 3 hari kemudian yakni 25 (Mei) tidak ada sengketa, maka 25 (Mei) itu kita tetapkan. Tetapi kalau ada sengketa, kita harus tunggu sampai putusan sengketanya keluar," ungkapnya.
"Mereka sudah kasih report ke kita. Insha Allah paling lambat 18 Mei selesai semua. (Di DKI) sekarang kalau enggak salah sedang dalam tahapan pembuatan berita acaranya, nanti kita masukkan ke kota, lansung direkap ke provinsi," jelas Arief.
"Enggak (ada tambahan waktu) kan kita sudah kasih tambahan waktu. Paling lambat untuk semua ya 18 (Mei)," tukasnya. (OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved