Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BAWASLU segera menggelar sidang laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang diajukan Direktur Advokasi Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Sufmi Dasco.
Menurut anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, pihaknya memutus perkara dugaan pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu yang diajukan BPN tersebut hari ini.
"Iya, Kamis," kata Bagja saat dihubungi, kemarin.
Bagja mengakui pihaknya belum menentukan lebih lanjut terkait waktu berlangsungnya sidang tersebut. "Masih akan ditentukan."
Dalam perkaranya, ada dua laporan dugaan kecurangan yang dilaporkan. Pertama, terkait dugaan kecurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.
Kedua, terkait dugaan kecurangan yang dilakukan lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2019.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memaparkan hasil penghitungan internal tentang suara yang diraih pasangan calon nomor urut 02 itu pada Pilpres 2019.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menganggap penolak-an BPN Prabowo-Sandi terhadap hasil rekapitulasi KPU tidak berdasarkan data dan fakta karena hanya berdasarkan asumsi dan wacana bahwa Pemilu 2019 telah terjadi kecurangan.
"Penolakan itu tidak diba-ngun atas data dan fakta karena hanya asumsi dan wacana telah curang. Namun, kecurangan terjadi di mana, siapa yang melakukan, dan bagaimana modusnya tidak dijelaskan," ujar Karding di Jakarta, kemarin.
Dia menyayangkan Prabowo sebagai tokoh besar menyampaikan penolakan hasil pemilu karena massa penghitungan suara belum selesai. Karena itu, kubu Prabowo seharusnya menunggu hingga semua tahapan dilalui.
"DKPP bahkan seluruh partai politik dan tim kampanye diberikan kesempatan untuk menempatkan saksi di TPS dan kecamatan," ungkap Karding.
Di lain pihak, tim pakar BPN Prabowo-Sandi, Laode Kamaluddin, di Jakarta, Selasa (14/5), mengatakan Prabowo-Sandi berhasil mengungguli pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin jika berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa pukul 00.00 WIB.
"Jokowi dapat 44,14% dan Prabowo 54,24%," tandas Laode Kamaluddin. (*/Ant/X-3)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved