Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin angkat bicara ikhwal paparan kecurangan pemilihan umum yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowp Subianto-Sandiaga Uno. Ma’ruf menegaskan, kecurangan dalam pemilu lebih baik diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Ya mestinya disampaikan ke Bawaslu jadi Bawaslu yang akan menilai. Penilaian akan diberikan Bawaslu, seperti apa," kata Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jakarta, Selasa (14/5).
Dia mengatakan, penyelewengan terkait perhelatan pemilu lebih baik diserahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Dia menyayangkan langkah BPN yang lebih memilih untuk membuka hal tersebut daripada menyerahkan temua kecurangan itu ke pihak yang berwenang.
"Ya, sesuai aturan mestinya disampaikan kepada Bawaslu untuk dibahas di sana," kata Ma'ruf lagi.
Baca juga: Pengacara Eggi Tuding BPN Prabowo-Sandi Persulit Kliennya
BPN menggelar ekspose dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2019, hari ini. Menurut BPN, pemaparan ragam dugaan penyimpangan selama pesta demokrasi tersebut diharapkan menjadi bukti kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 02.
BPN mengatakan, salah satu catatan yang akan diekspose adalah jutaan data invalid dalam proses perhitungan perolehan suara dalam Pilpres 2019. Kesalahan baik perhitungan manual mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai persoalan pemasukan data dan publikasi C-1 yang ditayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Sistem Informasi Penghitungan (Situng).
BPN mengatakan, ekspose daftar dugaan kecurangan juga dilakukan tidak hanya selama proses pemungutan suara pada 17 April lalu. Melainkan, saat prapencoblosan maupun pascapencoblosan. (OL-1)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved