Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem mendukung penuh rencana pembentukan komposisi zaken kabinet pada periode ke-2 pemerintahan Preisden Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate, menuturkan susunan anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin perlu diisi oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya tanpa perlu memandang latar belakang kalangan non parpol atau parpol.
"Kalau kami mendorong dan menyetujui paham zaken kabinet, yang terdiri dari para ahli. Orang-orang itu bisa berasal dari parpol ataupun kalangan non parpol," tutur Johnny di Jakarta, Senin (13/5).
Baca juga: Zaken Kabinet Diprediksi Bisa Terwujud di Pemerintahan Mendatang
Johnny melanjutkan, partainya juga amat menghormati hak prerogratif presiden dalam menyusun anggota di kabinet. Untuk itu, dirinya memastikan, bahwa NasDem tidak akan mengintervensi keputusan presiden dalam menyusun kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
"NasDem akan tetap menghormati dan menghargai hak prerogratif presiden," jelasnya.
Kendati demikian, pada dasarnya dikatakan oleh Johnny, NasDem siap membantu presiden dalam struktur susunan kabinet ke depan. NasDem siap memberikan kader terbaik yang loyal serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Jokowi.
"Kami akan pastikan NasDem mengawal pemerintahan Jokowi-Amin agar berjalan lebih efektif. Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan SDM di periode kali ini," paparnya. (OL-6)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved