Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REKAPITULASI penghitungan suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di sejumlah daerah berjalan dengan lancar meski di beberapa daerah ada saksi paslon 02 Prabowo-Sandi yang menolak tanda tangan.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebanyak 80% dari 309 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019, kemarin. PPK lainnya dijadwalkan menyelesaikan pleno pada hari ini.
Anggota KPU NTT, Yosafat Koli, mengatakan hasil pleno di tingkat PPK sudah digeser ke KPU kabupaten dan kota. "Mulai hari ini (kemarin) tahapan pleno sudah dimulai di KPU kabupaten dan kota," kata Yosafat.
Sementara itu, KPU Badung, Bali, sudah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara di semua PPL setelah yang terakhir dilakukan di PPK Kuta Selatan, kemarin. ''Semua proses rekapitulasi berjalan lancar hampir tak ada hambatan yang berarti," ujar Ketua KPU Kabupaten Badung, I Wayan Semara Cipta.
Ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri mengatakan, dari 20 kecamatan di wilayahnya, sebanyak 15 kecamatan telah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan sisanya diharapkan akan selesai hari ini.
Komisioner KPU Banyumas Hanan Wiyoko mengatakan pihaknya telah selesai merekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. ''Setelah rampung rekapitulasi penghitungan, langkah selanjutnya ialah menyelenggarakan pleno sebelum melaporkan hasilnya ke KPU Provinsi Jateng,'' kata Hanan, kemarin.
Ia mengatakan, dalam rapat pleno rekapitulasi, seluruh saksi seharusnya tanda tangan. Namun, kalau ada yang keberatan tidak tanda tangan, tidak ada persoalan, hanya mencantumkan nama saksi. ''Kalau ada yang keberatan tidak tanda tangan, tidak persoalan, tetapi mencantumkan nama saksi,'' ujarnya.
Sementara itu, meski tidak menemukan kecurangan, saksi pasangan Prabowo-Sandi tetap tidak mau tanda tangan di berita acara hasil rekapitulasi KPU Kota Blitar. Alasannya, itu merupakan instruksi resmi dari BPN Prabowo-Sandi pusat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua BPN Prabowo-Sandi Kota Blitar Tan Ngi Hing seusai mengirim hasil rekapitulasi KPU Kota Blitar ke KPU Jatim, kemarin.
"Kami menolak untuk tanda tangan semua berita acara yang disampaikan KPU Kota Blitar. Mulai rekapitulasi tingkat kota dan kecamatan (PPK), kami menolak tanda tangan," kata Tan Ngi Hing.
Rampung di 183 daerah
Berdasarkan hasil hitung manual (real count) KPU dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) hingga pukul 22.30 WIB tadi malam, suara Pilpres 2019 yang masuk berasal dari 524.948 TPS, dari total 813.350 TPS (64,54%).
Raihan suara sementara pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Amin sebesar 55,99%, sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendulang suara 44,01%.
Saat ini, KPU masih menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra pihaknya baru menyelesaikan di 183 kabupaten/kota.
"Rekapitulasi di kabupaten/kota baru selesai 183 daerah dengan persentase selesai 35,60%. Sisa masih 331 kabupaten/kota yang harus diselesaikan rekapnya dengan persentase 64,40%," terang Ilham saat dikonfirmasi, Jakarta, kemarin.(Tim Media/X-10)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved