Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Sigit Joyo Wardono menjelaskan hingga pukul 18.00 WIB, kemarin, seluruh parpol peserta Pemilu 2019 telah melaporkan dana akhir kampanye atau yang disebut laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Ada 16 parpol nasional yang mengikuti pemilu kali ini.
Partai Demokrat menyerahkan LPPDK ke KPU sebesar Rp190 miliar. Dari total tersebut, Rp180 miliar merupakan dana dari para caleg.
"Kami menyerahkan dokumen lengkap secara umum biaya yang kami keluarkan untuk kampanye Rp190 miliar. Rp180 dari caleg, sedangkan sisanya dari partai dan perorangan yang menyumbang," jelas Sekjen
Partai Demokrat Hinca Panjaitan di posko LPPDK, Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.
Selanjutnya, Golkar melaporkan dana kampanye sebesar Rp307 miliar.
"Dana yang diterima Rp307 miliar. Ada sisa anggaran itu sekitar Rp200 juta," ujar LO Golkar untuk KPU, Imran.
Ia mengatakan pengeluaran tersebar pada kampanye calon anggota legislatif. Untuk kampanye akbar, Golkar menghabiskan dana Rp4 miliar.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, menyerahkan LPPDK) sebesar Rp213,2 miliar. Dari total tersebut, Rp192,5 miliar merupakan sumbangan dari pasangan calon, Prabowo-Sandi.
"Penerimaan selama kampanye berlangsung Rp213,2 miliar. Pengeluaran Rp211,5 miliar. Dari segi penerimaan yang paling besar pasangan calon dalam hal ini Rp192,5 miliar, selebihnya sumbangan perseorangan," ujar Bendahara BPN Thomas Djiwandono.
Dari Rp192,5 miliar yang disumbangkan paslon, Sandi menyumbang lebih besar, yakni sekitar 55% dari jumlah tersebut. Sisanya merupakan dana dari kantong Prabowo. (Pro/P-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi janggal pendanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menguat.
Adanya dugaan aliran dana kampanye itu bersumber dari fasilitas pinjaman BPR di salah satu daerah Jawa Tengah yang mengalir ke Koperasi Garudayaksa Nusantara milik Prabowo.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI mempertanyakan maksud dari temuan PPATK soal dana mencurigakan untuk Pemilu 2024.
KEPALA Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Mohammad Fadil Imran meluruskan soal adanya operasi intelijen asing pemberi dana untuk koalisi capres dan cawapres tertentu.
Banyak laporan dana kampanye yang sekadar basa-basi untuk memenuhi persyaratan.
Dikutip dari pelayanpublik.id, total dana yang disediakan partai rata-rata mencapai Rp150 hingga 250 miliar per tahun secara nasional dan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved