Lembaga Survei Bantah Ada Rekayasa Hasil Hitung Cepat

LINGKARAN Survei Indonesia (LSI) membantah tudingan pihak BPN soal adanya pencocokan antara hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei dan hasil Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peneliti LSI Ardian Sopa menegaskan lembaga survei dan KPU ialah dua institusi yang mempunyai fungsi berbeda.

"Lembaga survei melakukan quick count bertujuan menjaga proses pemilu dari kecurangan. Lembaga survei tidak bisa memprioritaskan data yang hanya memenangkan salah satu calon," katanya di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan lembaga survei tidak bisa mengatur hasil karena datanya berasal dari masyarakat. Pihak lembaga survei tidak bisa menambahkan atau mengurangi data yang mereka terima.

"Ya kita hitung aja sehingga data itu muncul. Bahkan, dengan adanya TV, itu kan real count, tidak bisa utak-atik, misalnya kita Jokowi dulu yang masuk, tidak bisa kita ubah data yang ada," ujarnya.

Ia menjelaskan KPU tidak mungkin mencocokkan data real count dengan  quick count lembaga survei. Pasalnya, pihaknya hanya mengambil sampel dari 2.000 TPS berdasarkan perhitungan statistik, sedangkan KPU melakukan real count dari seluruh TPS.

"KPU punya independensi sendiri, juga susah kemudian mencocokkan angka dengan hasil yang ada, problemnya besar. Kalau mau cross check data, kita bisa tampilkan C1 asli yang didapat petugas di lapangan," kata Ardian.

Pihak LSI menegaskan bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan berpedoman pada aturan hukum dalam melakukan survei dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.

Sebelumnya, juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak menilai hasil Situng KPU berusaha disesuaikan dengan hasil quick count lembaga survei untuk memenangkan Jokowi-Amin.

Ia menuding terjadi kecurangan yang direncanakan dengan menggiring opini publik agar menerima hasil quick count dengan menyandingkannya dengan perolehan di Situng KPU.

"Ada juga berusaha mencocokkan quick count dengan Situng KPU sehingga hasilnya mirip," katanya. (Faj/P-3)