Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU sebesar Rp606,78 miliar. Dari total penerimaan tersebut, dana yang terpakai sebesar Rp601,35 miliar.
"Ini kami serahkan sesuai dengan ketentuan untuk melapor," ujar Bendahara Umum TKN Wahyu Sakti di posko LPPDK, Jakarta, Kamis (2/5).
Wahyu menjelaskan pengeluaran paling banyak digunakan untuk operasional kampanye sebesar Rp597,92 miliar. Selebihnya untuk iklan, alat peraga kampanye (APK) dan lain-lain.
Untuk sumber dana kampanye, kata Wahyu, berasal dari partai politik sebesar Rp79,7 miliar, sumbangan kelompok Rp251 miliar, perseorangan sebanyak 252 orang sebesar Rp21,86 miliar hingga perusahaan.
"Dari seluruh sumbangan, perusahaan yang paling besar, itu sebesar Rp253,9 miliar dari 40 perusahaan. Itu semua nama perusahaan, kelompok, perseorangan, semua sudah kami serahkan ke KPU," tuturnya.
Baca juga: BPN Laporkan Dana Akhir Kampanye Rp213,2 Miliar
Sementara itu, berbeda dengan kubu 02 yang mendapat sumbangan perseorangan dari Prabowo dan Sandiaga mencapai Rp192,5 miliar. Di kubu 01 tak ada sumbangan dari kedua pasangan calon, baik dari Joko Widodo maupun Ma'ruf Amin.
"Paslon tidak ada, mayoritas dari perusahaan, pengusaha," imbuhnya.
Sementara itu, berbeda dengan kubu 02 yang melakukan pelaporan secara manual, kubu 01 mengaku tidak mengalami kendala berarti ketika melakukan pemasukan data dana kampanye melalui aplikasi yang disediakan KPU, yakni Sidakam.
"Tidak ada masalah, awal-awal saja, tapi ke belakang kami berhasil melaporkan pakai aplikasi itu," pungkasnya.(OL-5)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Jika ada ketidakjujuran, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyinggung adanya pidana jika peserta pemilu tak melaporkan dana tersebut dengan transparan.
KPU mengumumkan biaya yang dikeluarkan oleh tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden selama kampanye Pemilu 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD
KPU mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk melaporkan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, Bengkulu, akan memberikan sanksi jika partai politik peserta Pemilu 2024 tidak segera menyampaikan laporan dana kampanye hari ini.
Pencoretan Partai Buruh di Kulon progo sebagian bagian dari sanksi karena ketidaktertiban melaksanakan tahapan.
Bawaslu) menghadapi keterbatasan akses pengawasan terkait transaksi dana kampanye dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK) maupun laporan awal dana kampanye Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved