Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Joyo Wardono menjelaskan baru tujuh partai politik yang melaporkan dana akhir kampanye atau yang disebut laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Hal itu berarti masih ada sembilan parpol yang harus menyerahkan laporan tersebut hingga hari ini, Kamis (2/5) pukul 18.00 Wib.
"Dari 16 parpol yang wajib menyerahkan LPPDK, masih ada sembilan parpol yang belum. Ini adalah kewajiban bagi parpol menurut UU," ujarnya di Jakarta, Kamis (2/5).
Adapun sembilan parpol yang belum menyerahkan LPPDK ialah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Berkarya, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, dan Perindo.
Kemudian tujuh parpol lainnya yang sudah menyerahkan LPPDK ialah Partai Keadilan Sejahtera yang pertama melapor ke KPU pada (27/4).
Baca juga: Kedua Paslon akan Serahkan Laporan Akhir Dana Kampanye Hari Ini
Lalu, pada Selasa (30/4), Partai NasDem dan Gerindra melaporkan dana akhir kampanye.
Empat partai lainnya menyerahkan LPPDK pada Rabu (1/5) ialah PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKPI, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Yang dilaporkan itu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan sekaligus laporan awal dana kampanye yang dokumen asli. Jadi, tentunya akan disampaikan secara langsung kepada kawan kita KAP (Kantor Akuntan Publik) yang sudah ditunjuk KPU untuk nantinya setelah diterima akan diaudit," jelas Joyo.
"Rekan-rekan KAP akan bekerja selama 3 bulan. Tentunya kewajiban KPU nanti mengumumkan hasil audit dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disampaikan oleh parpol dan setiap paslon," tandasnya. (OL-2)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Jika ada ketidakjujuran, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menyinggung adanya pidana jika peserta pemilu tak melaporkan dana tersebut dengan transparan.
KPU mengumumkan biaya yang dikeluarkan oleh tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden selama kampanye Pemilu 2024. Hasilnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD
KPU mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk melaporkan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, Bengkulu, akan memberikan sanksi jika partai politik peserta Pemilu 2024 tidak segera menyampaikan laporan dana kampanye hari ini.
Pencoretan Partai Buruh di Kulon progo sebagian bagian dari sanksi karena ketidaktertiban melaksanakan tahapan.
Bawaslu) menghadapi keterbatasan akses pengawasan terkait transaksi dana kampanye dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK) maupun laporan awal dana kampanye Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved