Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH bersama DPR dan penyelenggara pemilu baru akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada awal tahun depan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, di antara hal yang akan menjadi bagian evaluasi ialah jumlah TPS dan kesiapan logistik hingga tiba di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Nantinya setelah selesai, awal Januari 2020 kita kan rapat bersama DPR RI, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), serta semua pihak terkait. Pemerintah akan inventarisasi hal-hal yang perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan sebagainya,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (30/4).
Tjahjo menyebutkan pihaknya juga akan mencermati banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia dalam tugas. Selain ungkapan belasungkawa, Tjahjo juga mengatakan pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para syuhada kusuma bangsa tersebut.
“Di luar dugaan adanya musibah banyaknya KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berdukacita. KPU dan pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per sif tergantung apakah pilpres dan pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu,” ungkap Tjahjo.
Diungkapkan Tjahjo, evaluasi tersebut dimungkinkan akan dilakukan anggota DPR terpilih dengan menjadwalkan pertemuan bersama pihak terkait.
“Saya kira DPR RI yang baru nanti setelah terbentuk akan menjadwalkan pertemuan antara pemerintah dan KPU, dan elemen penggiat demokrasi, termasuk kita libatkan ahli misalnya dari LIPI dan sebagainya termasuk e-voting,” paparnya.
Meski demikian, Tjahjo menilai secara umum Pemilu 2019 berjalan aman, lancar, dan ter-tib, yang ditopang dari kesiap-an aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target pemerintah.
“Sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI, dan BIN dalam penjagaan Pemilu 2019 sudah baik. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus, lebih dari 80%,” ungkap Tjahjo.
Sementara itu, KPU masih memverifikasi para petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan sakit--banyak yang menyebut mereka sebagai pahlawan demokrasi--untuk pemberian santunan.
“Berdasarkan surat dari Menteri Keuangan kemarin kan sudah jelas angkanya dan kategori kecelakaan kerjanya,” kata komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi. (Ins/Ant/P-3)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved