Tidak Perlu Ijtima Ulama Sikapi Pemilu

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan wacana pembentukan tim independen untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu tidak diperlukan.

Hal itu lantaran sudah ada lembaga resmi yang khusus menangani persoalan pesta demokrasi.

“Ya, enggak perlu. Pansus, kan sudah ditolak. Kemudian pencari fakta juga enggak perlu. Kita enggak boleh ada duplikasi, ada hukum yang sudah mengatur,” ujar Wiranto.

Menurutnya, perselisihan hasil pemilu akan ditangani badan resmi seperti Mahkamah Konstitusi. Bisa pula dilaporkan ke Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu di daerah.

Wiranto mengibaratkan ada wasit yang disiapkan ­untuk tiap dugaan kecurangan. Di daerah, misalnya, telah dibentuk Gakkumdu yang terdiri atas kepolisian dan unsur pengawas terkait. Jika dugaan kecurangan terjadi di beberapa daerah, ada Bawaslu yang turun langsung.

Ada juga Mahkamah Konstitusi (MK) jika menyangkut selisih suara yang cukup signifikan. “Lalu untuk apa (ijtima ulama) ?” ujar Wiranto.

Sikap itu tak berbeda jauh atas wacana lain dalam menyikapi dugaan kecurangan, seperti pembentukan tim pencari fakta pemilu dan panitia khusus. Wiranto menyebut keberadaan unit kerja baru itu nanti ­tumpang-tindih dengan tugas pokok dan fungsi lembaga yang sudah ­terbentuk.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional ­Pengawal Fatwa (GNPF) berencana menggelar ijtima ulama III. Hal itu digelar untuk menyikapi dugaan kecurangan pada Pemilu 2019.

Sementara itu, sejumlah ormas Islam telah ­membentuk panitia pelaksana untuk menggelar ijtima ulama III.

Menurut rencana, ijtima ulama III juga akan melibatkan tokoh politik. Ketua Media Center PA 212 Novel Bamu’min mengatakan sangat mungkin ijtima ulama III akan digelar di Jakarta.

Wacana ijtima ulama III dilontarkan pertama kali oleh Ketua Umum DPP FPI Sobri Lubis. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ijtima ulama digelar untuk merespons dugaan kecurang-an pada Pemilu 2019. (Gol/Pro/P-1)