Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEIRING dengan perolehan suara dalam hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, yang menunjukkan raihan suara partai politik pendukung pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di parlemen mendominasi, posisi pimpinan DPR RI diprediksi berlabuh ke kubu Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Peneliti senior Formappi Lucius Karus mengatakan 5 dari 9 parpol yang lolos masuk parlemen dengan suara signifikan ialah parpol koalisi pendukung pemerintah, yaitu PDIP, Golkar, PKB, NasDem, dan PPP.
Maka, imbuhnya, partai-partai itulah yang akan mengendalikan pimpinan dewan.
“Misalnya PDIP untuk jatah ketua dan wakil pimpinan diikuti partai koalisi yang lain,” kata Lucius Karus saat dihubungi, kemarin.
Menurut dia, mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI periode 2019-2024 masih memakai metode pencalonan dalam bentuk paket sebagaimana di 2014.
Dengan sistem pemilihan paket seperti itu, besar kemungkinan kursi pimpinan dan seluruh alat kelengkapan dewan akan dengan mudah menjadi jatah koalisi partai pendukung pemerintah.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan pihaknya nantinya akan mengikuti tata aturan yang berlaku.
“Sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), pimpinan DPR itu dengan suara terbanyak,” tutur Ace, kemarin.
Karena itu, kata dia, partai yang memenangi pemilu diurut dari pemenang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima nantinya menempati posisi sebagai pimpinan DPR.
Jika merujuk pada aturan tersebut, Golkar sebagai salah satu partai top gainers dari pemilu legislatif yang dilaksanakan 17 April kemarin memiliki hak untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR. Namun, saat ditanyakan adakah calon yang sudah disiapkan untuk mengisi posisi tersebut, Ace mengaku belum ada pembahasan ke sana.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, berdasarkan perolehan kursi parlemen menurut hasil hitung cepat di setiap daerah pemilihan, Koalisi Indonesia Kerja mendapatkan sekitar 350 kursi atau sekitar 60,7%. “Komposisi ini akan semakin memperkuat sistem presidensial,” kata Hasto di Jakarta, kemarin.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menegaskan pihaknya belum mau membicarakan perihal pimpinan DPR. Menurutnya, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu hasil akhir dan rekapiltulasi dari KPU terkait dengan pileg.
“Kita tunggu rekapitulasi manualnya dulu, dan akan dicocokkan dengan data yang kita punya. Setelah itu kita akan menghitung kursi karena hal itu juga akan menentukan pimpinan DPR,” tukas Ferry, kemarin. (Dro/Ant/X-4)
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Sejumlah RUU kontroversial yang pengesahannya ditunda seperti RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral Minerba
Gender semestinya bukan menjadi persoalan lagi untuk memimpin suatu lembaga, tapi kualitas seseorang
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved